Network
WARTA PONTIANAK - Parlemen Libya memilih untuk menyetujui pemerintah nasional bersatu yang dipimpin oleh Perdana Menteri Abdulhamid Dbeibeh sebagai bagian dari rencana yang didukung oleh PBB untuk menyelesaikan satu dekade kekacauan dan kekerasan dengan pemilu pada Desember.
Dilansir dari Antara, Rabu 10 Maret 2021, lebih dari 100 anggota parlemen yang terpecah memilih untuk mendukung pemerintahan Dbeibeh dalam sidang yang jarang terjadi di kota garis depan Sirte, dengan hanya beberapa suara yang menentang.
Persetujuan itu menjadi peluang terbesar selama bertahun-tahun mengakhiri konflik Libya. Akan tetapi rintangan besar masih ada dalam menyatukan pemerintahan saingan Libya dan dalam mempersiapkan pemilu nasional yang adil.
Baca Juga: Pasukan Myanmar Kembali Kepung Pedemo, Di Mana PBB?
Gaya penunjukkan Dbeibeh sendiri dan kapasitas kabinetnya yang ekspansif menuai kritikan di Libya dengan tuduhan korupsi dan pengaruh menjajakan. Kedua tuduhan itu dapat dimanfaatkan oleh para pembocor untuk menolak legitimasinya.
Libya selama bertahun-tahun terpecah belah antara Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) di Tripoli dan pemerintah saingan Militer Nasional Libya pimpinan Khalifa Haftar di wilayah timur.***
