Network
WARTA PONTIANAK – Pemerintah Filipina menegaskan, China tidak memiliki urusan untuk memberitahu Filipina apa yang dapat atau tidak dapat dilakukannya di perairannya, kata kementerian pertahanan Filipina di Manila pada hari Rabu, 28 April 2021.
Pemerintah Filipina menolak penentangan China terhadap latihan penjaga pantai yang sedang mereka lakukan.
“China tidak memiliki otoritas atau dasar hukum untuk mencegah kami melakukan latihan ini di Laut China Selatan,” ujar Menteri Pertahanan Filipina Delfin Lorenzana.
Dikutip Warta Pontianak dari Reuters, China mengklaim hampir seluruh Laut China Selatan adalah milik mereka, apabila kapal perdagangan melalui wilayah perairan Laut China Selatan, akan dikenai sekitar 3 triliun Dollar Amerika atau setara Rp43 triliun per tahun.
Baca Juga: Gantikan sang Ayah, Sara Duterte Carpio Banyak Dapat Dukungan untuk Menjadi Presiden Filipina
Pada tahun 2016, pengadilan arbitrase di Den Haag memutuskan bahwa klaim yang dilakukan untuk Laut China Selatan didasarkan pada peta lamanya oleh China, tidak sejalan dengan hukum internasional.
Biro penjaga pantai dan perikanan Filipina memulai latihan maritim pada hari Sabtu, 24 April 2021 di dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 200 mil negara itu, menyusul pengumuman peningkatan kehadirannya untuk melawan kehadiran kapal-kapal China yang mengancam.
Menanggapi latihan tersebut, kementerian luar negeri China pada hari Senin, 26 April 2021 mengatakan Filipina harus menghentikan tindakan yang memperumit situasi dan meningkatkan perselisihan.
Baca Juga: Target Pertumbuhan Ekonomi Filipina Diprediksi Meleset karena Lonjakan Kasus Covid
