Network
WARTA PONTIANAK - Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengutuk ancaman dan intimidasi jika pengadilan tersebut mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap para pejabat tinggi Israel.
“Pengadilan ini berusaha untuk terlibat secara konstruktif dengan semua pemangku kepentingan setiap kali dialog itu konsisten dengan mandatnya di bawah Statuta Roma untuk bertindak secara independen dan tidak memihak,” kata Jaksa Penuntut ICC, Karim Khan pada Jumat 3 Mei 2024
Baca Juga: Ingin Gagalkan ICC Keluarkan Surat Perintah Penangkapan Dirinya, Ini Yang Dilakukan PM Israel
“Namun, independensi dan ketidakberpihakan tersebut dirusak, ketika individu-individu mengancam untuk melakukan pembalasan jika kantor tersebut, dalam memenuhi mandatnya, membuat keputusan mengenai investigasi atau kasus-kasus yang termasuk dalam yurisdiksinya,” tambahnya.
Khan, seorang warga negara Inggris, menuntut agar semua upaya untuk menghalangi, mengintimidasi, atau secara tidak patut mempengaruhi para pejabatnya segera dihentikan.”
Pernyataan tersebut muncul setelah Axios melaporkan pada hari Jumat bahwa sekelompok senator Partai Republik dan Demokrat AS mengadakan pertemuan virtual dengan para pejabat senior di ICC untuk menyampaikan keprihatinan mereka tentang kemungkinan dikeluarkannya surat perintah penangkapan bagi para pemimpin Israel atas dugaan kejahatan perang di Gaza.
Laporan Axios didasarkan pada informasi dari tiga sumber yang mengikuti pertemuan tersebut atau mendapat penjelasan tentang hal itu. Sumber-sumber tersebut tidak mengungkapkan identitas para senator atau pejabat ICC.
Ketika diminta untuk mengomentari pertemuan tersebut, ICC mengatakan, “Kerahasiaan adalah aspek penting dari pekerjaan Jaksa Penuntut. Oleh karena itu, kami tidak membahas secara terbuka hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan dan keterlibatan kantor.
Laporan yang muncul dalam beberapa minggu terakhir di media Israel mengklaim bahwa ICC sedang mempersiapkan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk para pejabat Israel, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Menteri Pertahanan Yoav Gallant, dan Kepala Staf Angkatan Darat Herzi Halevi.
