Network
WARTA PONTIANAK – Staf Ahli Bupati Landak Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Ocin, yang mewakili Pj Bupati Landak membuka Kegiatan penguatan moderasi beragama dan wawasan kebangsaan bagi penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Landak Tahun 2022.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Satuan Kerja Bimas Islam Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Landak di Hotel Grand Landak, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Perwakilan Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Landak, Kepala Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat, dan Wakaf, Kepala Seksi Penyuluh Informasi dan Keagamaan Provinsi, Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Landak, dan peserta penyuluh Agama Islam Kemenag Kabupaten Landak.
Dalam sambutan Pj Bupati Landak yang disampaikan oleh Staf Ahli Bupati Landak Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Ocin menyampaikan, pentingnya penguatan moderasi agama di Indonesia didasarkan fakta bahwa Indonesia merupakan negara majemuk dengan berbagai macam suku, bahasa, budaya dan agama.
“Indonesia juga merupakan negara yang agamis walaupun bukan negara berdasarkan agama tertentu. Hal ini bisa dirasakan dan dilihat sendiri dengan fakta bahwa hampir tidak ada aktivitas keseharian kehidupan bangsa Indonesia yang lepas dari nilai-nilai agama. Keberadaan agama sangat vital di Indonesia sehingga sehingga tidak bisa lepas juga dari kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujar Ocin.
Baca Juga: Ini Janji Kepala Kemenag Kalbar untuk Penyuluh Agama di Kapuas Hulu
Lebih lanjut Ocin juga menyatakan moderasi beragama juga penting untuk digaungkan dalam konteks global di mana agama menjadi bagian penting dalam perwujudan peradaban dunia yang bermartabat. Selain itu, para penyuluh dituntut untuk profesional dalam melaksanakan tugas kepenyuluhan menyampaikan misi keagamaan dan misi pembangunan.
“Peran penyuluh sangat strategis karena merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah yang diberi wewenang untuk melaksanakan bimbingan dan tugas kepenyuluhan lainnya. Mereka juga dituntut untuk menjadi tokoh panutan masyarakat dan suri tauladan yang baik,” tutup Ocin. ***
