Network
WARTA PONTIANAK – Demi percepatan pencapaian Desa Stop Buang Air Besar Sembarangan, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (DinkesKB) Kayong Utara, melakukan sosialisasi advokasi percepatan, Open Defecation Free (ODF) dan Deseminasi Hasil Studi, Environmental Health Risk Assessment (EHRA) 2023.
Kepala Dinkes KB Kayong Utara, dr. Maria Fransisca Antonelly mengatakan, kegiatan advokasi dan koordinasi, Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) tersebut, sebagai upaya saling berkoordinasi, antara Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan, guna menyusun strategi dan tahapan penyelenggaraan STBM.
"Kami berharap, pelaksanaan STBM di daerah bisa dilakukan secara menyeluruh dan terkoordinasi, mulai tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota, Kecamatan, dan sampai ke tingkat Desa," ucap wanita yang juga pernah menjabat sebagai Direktur RSUD Sultan Muhammad Jamaludin 1 tersebut.
Ia berharap, komitmen pemerintah daerah dapat menyediakan sumber daya yang akan tertuang dalam penganggaran APBD Kayong Utara, untuk melaksanakan program STBM terutama upaya peningkatan kebutuhan masyarakat menuju perubahan perilaku yang higenis dan saniter, serta upaya peningkatan dan pengembangan strategi percepatan pencapaian desa atau kelurahan untuk stop buang air besar sembarangan (SBS) dengan sarana sanitasi yang layak dan aman.
"Harapannya, karena kita juga mengundang dari lintas sektor, baik dari Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Perkim LH, kami juga mengundang para kepala desa, hingga kepala puskesmas, agar kita bersama sama bergotong memberikan kesadaran terhadap masyarakat, mengenai pentingnya ODF ini, dan sama-sama berupaya, sesuai kewenangan masing – masing,” tuturnya.
Baca Juga: Dinas PUPR Sanggau ungkap Program Sanitasi dan Air Bersih Capai 60 Persen
Contohnya, seperti di kesehatan, karena menurut dr. Maria Fransisca Antonelly, kewenangannya hanya memberikan pemicuan, untuk merubah pola pikir, menyadarkan masyarakat tentang pentingnya kebersihan, dan gaya hidup sehat.
“Tetapi, bagaimana penyediaan sarana prasarananya, jamban yang layak dan memenuhi standar, tentu ini harus bergandengan tangan dengan sektor-sektor lain, baik OPD maupun pihak swasta," tutupnya. ***
