Network
WARTA PONTIANAK - Wacana penutupan loading rump yang disampaikan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) Povinsi Kalbar Heronimus Hero mendapat sorotan dari politisi Partai Gerindra.
Wakil Ketua DPC Gerindra Kabupaten Sanggau Andi Putra Sembiring mengatakan, pernyataan Kadis Bunak Kalbar sangatlah disayangkan. Mestinya, sebelum mengeluarkan pernyataaan, Kadis Bunak terlebih dahulu melakukan kajian dan analisa terhadap keberadaan loading rump serta dampaknya bagi ekonomi masyarakat.
"Sebagai Kepala Dinas yang ditunjuk oleh pak Gubernur, harusnya beliau bisa mengambil analisa yang berdampak terhadap petani dan ekonomi masyarakat luas yang baik. Tidak bijak dan tidak elok rasanya beliau tiba-tiba melontarkan sesuatu tanpa melakukan kajian mendalam. Kajian itu penting karena disitulah akan ditemukan solusi," ujar dia.
Baca Juga: Bus Penumpang Diduga Tabrak Supir Truk Saat Bongkar Muat Barang Sembako, Begini Penjelasan Polisi
Andi menyebut, ditengah kondisi ekonomi yang sudah mulai membaik pasca Covid-19, seharusnya merasa bersyukur karena di Kalimantan Barat secara umum ekonominya masih stabil. Ini tidak terlepas menjamurnya petani sawit mandiri yang terus berkembang saat ini.
"Permasalahan loading rump saat ini bukan soal legal atau ilegal karena loading rump itu sendiri hanyalah sebuah nama julukan, bukan nama jenis usaha atau nama izin usaha. Loading rump ini adalah sebuah tempat, sebuah alat, dan sebuah lokasi penyimpanan sementara buah sawit," terang Andi.
Ia menjelaskan, dalam kepengelolaan loading rump sendiri secara umum sudah ada izin-izin yang diatur oleh Pemda setempat. Oleh karenanya diperlukan sebuah badan hukum yang mendukung dan kepastian mitra kerja sama dengan PKS yang membantu keberlangsungan income daerah serta menunjang ekonomi petani sawit dan masyarakat sekitar.
Baca Juga: Ratusan Rumah di Kecamatan Tebas Terendam Banjir, DPRD Sambas Berikan Bantuan Sembako
"Hadirnya loading rump bukan semata-mata kita anggap sebagai pemicu rusaknya tata niaga, tapi kita jangan melupakan bagaimna tata niaga juga dirusak oleh oknum-oknum tertentu sebelum loading rump berdiri. Dan jangan melupakan ketidak mampuan pemerintah daerah dan para pelaku investasi untuk memberi solusi ketika ditahun 2014 banyaknya perusahan yang tutup, banyaknya PKS yang antri berkepanjangan bahkan buah petani satu minggu diantrian dan ditolak dari PKS, itu realita yang dihadapi petani waktu itu sehingga banyak petani yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya," ungkap dia.
