Network
WARTA PONTIANAK - Soal praktek prostitusi anak dibawah umur di Pontianak sangat mengkhawatirkan. Pemdan yang dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak harusnya telah menyusun langkah untuk mengatasi persoalan ini secara sistimatis dan terukur.
Pengamat Hukum Kalbar, Herman Hofi Munawar menyebutkan kondisi Kota Pontianak sebagai ibu kota Provinsi saat ini bukan hanya menghadapi bahaya prostitusi yang dilakukan oleh orang dewasa, tapi juga prostitusi anak yang terjadi secara nyata.
"Namun sayangnya Pemkot masih tidur nyenyak dan bahkan masih sempat bermimpi indah dengan macam-macam penghargaan," terangya.
Baca Juga: Pemilu Tinggal Menghitung Hari, Herman Hofi Minta Bawaslu Berani Menegakkan Aturan
Fakta dilapangan, kata Herman praktik prostitusi anak di bawah umur yang melibatkan pelajar SMP dan SMA sudah sangat memprihatinkan, terutama dengan banyaknya kasus eksploitasi anak, baik atas kemauannya sendiri maupun atas paksaan dari para oknum.
"Yang lebih menyedihkan lagi yang menjadi mucikari adalah teman-temannya senditi yang sama-sama di bawah umur," jelasnya.
Menurutnya, bukan tidak mungkin kegiatan prostitusi yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur, yang pada umumnya mereka masih bersekolah di SMP, SMA bukan karena alasan kemiskinan semata, melainkan pula sudah menjadi tuntutan gaya hidup yang dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan negatif. ditambah lagi dengan pola asuh orang tua yang salah. Dan tidak jarang orang tua tidak peduli dengan kondisi anaknya.
Terlepas dari pandangan apakah prostitusi yang dilakukan oleh seorang anak adalah secara pemaksaan ataupun secara sukarela, anak dalam kasus prostitusi haruslah dipandang sebagai korban dan perilaku eksploitasi tersebut haruslah dianggap sebagai kejahatan.
Dikatakannya, untuk mengatasi persoalan yang sangat serius ini hendak nya pemkot dan pemprov khususnya dinas pendidikan dan dinas terkait untuk segera menentukan langkah-langkah pencegahan, sembari melakukan proses penyadaran pada anak-anak yang sudah terlanjur terjerumus dalam lembah hitam ini.
"Pemerintah seharusnya hadir menggunakan peran dan fungsi pemerintah dalam melakukan pendidikan atau pembinaan terhadap pelaku prostitusi tersebut agar tidak terjerumus kembali, antara lain," jelasnya.
Baca Juga: Desak Pemerintah di Kalbar Cepat Tutup Loading Ramp, Herman Hofi : Potensi Tingkatkan Pencurian TBS
"Kita tidak kekurangan hukum untuk mengatasi nya antara lain UU No. 35 Tahun 2014 tenta Perubahan atas UU No. 23 Th 2002 tentang Perlindungan Anak, menegaskan bahwa bahwa setiap orang yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak dapat dipidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp200 juta.
Dengan memperhatikan UU tersebut orang tua siswa berpotensi di ancam pidana karena membiarkan anak nya berkeliaran secara tidak wajar.
Saat ini Prostitusi Anak di Bawah Umur secara komersial dilakukan atas kemauannya sendiri dan temannya sendiri yang menjadi penghubung atau menawarkan kepada laki-laki hidung belang.
Perlu dipahami bahwa Penanganan prostitusi yang melibatkan anak dibawah umur ini tidak dapat dilakukan secara sembarangan dan komprehensif yang bermakna tidak hanya melihat persoalan ini dari aspek moral semata, akan tetapi persoalan yang rumit dan terkait aspek sosial, budaya, ekonomi, politik serta moral dan agama.
Oleh sebab itu pemerintah bersama seluruh masyarakat harus menggunakan pendekatan sosial, budaya, ekonomi, politik selain moral dan agama untuk mencari penyelesaian.
Kebijakan yang dapat diterapkan di Kota Pontianak khususnya dan daerah lainnya yaitu secara konsisten menerapkan peraturan perundang-undangan secara konsisten. Upaya ini dilakukan dengan langkah komprehensif dengan penegakan hukum. Serta optimalosasi regulasi daerah dalam bentuk PERDA dan PERKADA.
Banyak Perda di Kota Pontianak tidak berjalan, sehingga diperlukan langkah penyelesaian yang perlu dilakukan secara mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh pendapatnya, memberikan dukungan yang diperlukan selama dalam proses hukum; dan langkah-langkah yang memungkinkan dalam rangka menjamin tersedianya bantuan yang layak bagi anak pelaku prostitusi, termasuk reintegrasi sosial dan pemulihan fisik dan psikis secara penuh.
Langkah Pemkot melalui Pol PP segera melakukan patroli dan penindakan terhadap anak dibawah umur ngumpul-ngumpul diberbagai tempat di berbagai cafe, dan tepi sungai dan berbagai jenis hiburan yang dilakukan pada malam hari.
Di samping itu pemkot perlu mempertegas pada pengusaha hotel, red doors dan penginapan lainnya agar selektif menerima penyewa kamar, harus dipastikan tidak ada anak dibawah umur.
Baca Juga: PN Sanggau Kabulkan Gugatan PT APL, Herman Hofi : Rudi Diminta Bayar Ganti Rugi Rp9 Miliar Lebih
Untuk anak yang sudah terlanjur menjadi korban prostitusi hendaknya segera dilakukan rehabilitasi sebagai suatu upaya mengembalikan pelaku anak kepada masyarakat setelah dididik dan dilatih dengan berbagai keterampilan dan penyuluhan dalam jangka waktu enam bulan atau satu tahun, dengan tujuan memberikan kesadaran kepada mereka ke jalan yang baik sesuai dengan norma-norma yang berlaku.
