Network
WARTA PONTIANAK – Dalam upaya untuk terus meningkatkan kualitas peradilan dan memperkuat transparansi dalam administrasi persidangan, Dewan Pengurus Daerah Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (DPD MAHUPIKI Kalbar) bersama Dewan Pengurus Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (DPC Peradi Pontianak) dan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura (Untan) menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD) yang kolaboratif juga berkesinambungan.
Acara ini diselenggarakan di Gedung Konferensi Universitas Tanjungpura Pontianak, Sabtu 2 Maret 2024.
FGD tersebut dihadiri berbagai pemangku kepentingan, termasuk para praktisi hukum, dosen, mahasiswa, serta unsur pengadilan.
Acara ini diinisiasi sebagai wadah untuk berdiskusi, bertukar gagasan, dan merumuskan langkah-langkah konkret dalam rangka meningkatkan efektivitas peradilan serta memperkuat transparansi dalam administrasi persidangan.
Ketua DPC Peradi Kota Pontianak, Agus Adam P Ritonga dalam sambutannya mengatakan, peran advokat dalam mendorong perubahan positif dalam sistem peradilan sangatlah penting, terlebih lagi jika dilakukan secara kolaboratif.
"Dengan berkolaborasi bersama, kami yakin kita dapat mencapai peradilan yang lebih adil dan transparan," ungkap Agus.
Ketua DPD MAHUPIKI Kalbar, Sy Hasyim Azizurrahman mengaku, dirinya yakin langkah kolaboratif ini menjadi kunci untuk meraih perubahan positif yang signifikan.
"Saya pptimism dan percaya bahwa kolaborasi lintas sektor merupakan kunci untuk meraih perubahan yang signifikan dalam sistem peradilan kita. Melalui FGD ini, kami berharap dapat mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi dalam administrasi persidangan dan menciptakan solusi yang inovatif,“ jelas Hasyim.
Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Untan, Sri Ismawati menyampaikan apresiasinya terhadap tema yang dipilih, karena relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini.
