WARTA PONTIANAK - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut ada pejabat di lingkaran Presiden Joko Widodo berupaya mengambil alih Partai Demokrat.
"Adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat," kata AHY dalam keterangan resminya, Senin 1 Februari 2021.
Baca Juga: SBY Mendadak Minta Pemegang Kekuasaan Lebih Bermoral dan Beradab dalam Berpolitik
Pihaknya, kata AHY telah mendapat informasi yang cukup banyak mengenai adanya gerakan politik tersebut.
"Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo," tuturnya.
Dikatakannya, gerakan itu juga telah mendapat dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Namun demikian, ia mengaku tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam persoalan tersebut.
"Karena itu, tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," tambahnya.
Baca Juga: Siswi SMP di NTT Ini Ditangkap Polisi karena Bikin Video Ujaran Kebencian ke Dokter dan Perawat
AHY melanjutkan, seperti diberitakan Pikiran Rakyat berjudul "Sebut Ada Menteri Jokowi yang Ingin Rebut Partai Demokrat, AHY: Pejabat Penting Pemerintahan" bahwa berdasarkan laporan yang diterima dari kader partai manuver tersebut di inisiasi oleh lima kader dan mantan kader Demokrat sendiri.
Kendati begitu AHY tak merinci secara gamblang siapa nama-nama kader yang dimaksud.
Baca Juga: Sampaikan Pesan untuk Bank Syariah Indonesia, Jokowi: Harus Jadi Bank yang Universal
"Terdiri dari satu kader Demokrat aktif, satu kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, satu mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan satu mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu," tuturnya.
Baca Juga: BST Rp300 Ribu Masih Bisa Cair hingga Bulan April, Cek Daftar Nama Penerima di Sini
"Sedangkan yang non kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan, yang sekali lagi, sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasi kepada Presiden Joko Widodo," katanya.***