WARTA PONTIANAK - Dua pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) di Serang diperiksa oleh Kejaksaan terkait pembangunan toilet di 18 sekolah dasar negeri (SDN).
"Kami baru dua pejabat Disdikbud itu yang dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan," kata Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Serang, Jonitrianto A di Serang, Selasa 28 September 2021.
Pemeriksaan proyek pembangunan toilet di 18 SDN itu dilakukan secara bertahap.
Baca Juga: Surati Jokowi, Kapolri Ingin Tarik 56 Pegawai KPK Gagal TWK untuk Memperkuat Bareskrim
Saat ini, baru dua pejabat Disdikbud Kota Serang yang dipanggil dan dilakukan pemeriksaan.
Seharusnya, menurut Jonitrianto, pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pun diperiksa, namun mereka tidak hadir dengan alasan sakit.
Proyek pembangunan toilet di 18 SD itu setelah adanya laporan dari Yayasan Saung Hijau Indonesia (SAHID).
"Kami berharap semua bisa diperiksa baik PPK-nya, pejabat dan pengusahanya," kata Jonitrianto.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Serang Subadri Ushuludin mengatakan pihaknya memerintahkan Kepala Disdikbud dan Inspektorat untuk melakukan audit internal proyek dengan total Rp2,5 miliar.
Baca Juga: Polisi Ringkus Sepasang Suami Istri yang Kompak Edarkan Ganja, Polisi: Mereka Jaringan Lapas
Proyek pembangunan toilet yang tidak disertai penyediaan air bersih diyakini belum ada kerugian negara.
"Toh perasaan bayar juga belum, jadi kalau kerugian negaranya itu belum ada. Karena kan belum pernah terjadi transaksi," ujar Subadri.
Dirinya berjanji akan berupaya untuk menyelesaikan polemik yang terjadi di tengah masyarakat dengan menerjunkan tim audit internal mulai dari pemeriksaan RAB hingga fisiknya.
Pemerintah Kota Serang dalam waktu dekat akan menurunkan APIP, auditor internal untuk mengecek layaknya berapa, RAB-nya berapa serta kontraknya berapa dan kelayakan dari auditor itu berapa.
"Kita itu nanti yang akan dibayarkan," kata Subadri.***