Network
WARTA PONTIANAK - Dengan ditetapkannya Menteri Sosial Juliari P. Batubara dalam kasus bantuan sosial (bansos) pandemi Covid-19 oleh KPK menambah rapot merah bagi Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto segera buka suara atas kasus yang menjerat Menteri Sosial Juliari P. Batubara.
Hasto menyebut PDIP menghormati proses hukum yang akan dijalani oleh Menteri Sosial Juliari P. Batubara.
Baca Juga: Juliari Batubara, Berkarier di PDIP, Diangkat Jokowi Jadi Mensos, Hingga Ditetapkan KPK Tersangka
Bahkan, seperti diberitakan Pikiran Rakyat berjudul "Tiga Kader PDIP Diciduk KPK Sekaligus, Hasto: Semua Wajib Kerja Sama dengan KPK" Hasto menegaskan setiap orang yang terjerat kasus korupsi wajib bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), termasuk kader PDIP.
"Hukum adalah jalan peradaban untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Siapapun wajib bekerja sama dengan upaya yang dilakukan oleh KPK tersebut," kata dia, Minggu 6 Desember 2020.
Ada tiga kader PDIP yang terjerat kasus korupsi dalam waktu berdekatan.
Selain Juliari P. Batubara, ada Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna dan Bupati Banggai Laut Wenny Bukarno.
Sebenarnya, ada pula kaki tangan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang juga kader PDIP dan terjerat kasus korupsi penetapan izin ekspor benih lobster.
