Menkopolhukam Klaim Partisipasi Pilkada Meningkat di Masa Pandemi

- 14 Desember 2020, 18:55 WIB
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md (kanan), Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (tengah), dan Ketua KPU RI Arief Budiman (kiri) dalam konferensi pers usai Rapat Refleksi dan Proyeksi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 yang digelar di Amarta Ballroom Hotel Melia Purosani Yogyakarta, Senin (14/12/2020).
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md (kanan), Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (tengah), dan Ketua KPU RI Arief Budiman (kiri) dalam konferensi pers usai Rapat Refleksi dan Proyeksi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 yang digelar di Amarta Ballroom Hotel Melia Purosani Yogyakarta, Senin (14/12/2020). /(ANTARA/ HO-Puspen Kemendagri)/


WARTA PONTIANAK - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD bersyukur melihat peningkatan partisipasi masyarakat mengikuti tahapan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 di masa pandemi Covid-19.

"Alhamdulillah, dulu partisipasi Pilkada Serentak 2015 itu adalah 69 persen, 69,02 persen, dikatakan kalau ada pilkada ini akan turun menjadi 50 paling banyak 55 persen, sekarang naik menjadi 75,83 persen. Jauh lebih tinggi dari pemilu yang tertinggi di Amerika, sebanyak 69 persen. Kita sekarang melampaui menjadi 75,83 persen. Hampir 7 persen naiknya," kata Mahfud dalam konferensi pers usai Rapat Refleksi dan Proyeksi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 yang digelar di Amarta Ballroom Hotel Melia Purosani Yogyakarta, Senin 14 Desember 2020 sebagaimana diberitakan wartapontianak.pikiran-rakyat.com dikutip dari Antara.

Mahfud juga bersyukur penyelenggara pemilihan umum berhasil mengatasi kekhawatiran dan kecemasan elemen masyarakat terhadap terjadinya klaster baru Covid-19, sebelum pilkada serentak itu dilaksanakan, sehingga mereka mengusulkan agar pemerintah menunda pilkada.

"Banyak sekali usul kepada pemerintah agar pilkada ditunda, sampai kapan? tidak tahu, pokoknya ditunda, karena apa? karena kalau pilkada diadakan pertama katanya akan menjadi klaster Covid-19," kata Mahfud.

Baca Juga: Begini Aturan Drawing 16 Besar Liga Champions yang Digelar UEFA Hari Ini

Menurut Mahfud, ada yang menghitung jika pilkada tidak ditunda, akan ada penularan sampai akhir pemilihan sebanyak 3 juta. Atau setidaknya 200 ribu orang terinfeksi kalau pilkada tidak ditunda.

Hitung-hitungan "di atas kertas" waktu itu membuat pemerintah memikirkan dua pilihan, apakah menyelamatkan rakyat atau menggelar pilkada.

"Tapi karena itu kami berpikir terus kalau tidak ada pilkada, kapan menunggu sampai kapan itu tidak ada, kapan selesainya (virus) corona? Kami laksanakan saja dengan Bismillah. Tapi semua saran kami tampung, kami siapkan protokol kesehatan," ujar dia.

Meski begitu, Mahfud berterima kasih atas semua peringatan dari banyak pihak, karena peringatan dari elemen masyarakat itu menunjukkan kecintaan mereka yang sangat besar kepada bangsa dan rakyat, sehingga mereka mengingatkan pemerintah agar waspada.

Halaman:

Editor: Suryadi

Sumber: ANTARA


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah