Network
WARTA PONTIANAK - Menjadi pemimpin yang handal di masa depan harus melakukan perubahan radikal dan itu sudah dicontohkan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Gus Dur.
Hal ini dikatakan Ahmad Suaedy, Dekan Fakultas Islam Nusantara Universitas Nahdlatul Ulama (UNUSIA) Jakarta, saat berbicara pada Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (Diklatpimnas) yang diikuti 80 aktivis mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), Kamis, 24 Desember 2020.
Di awal kemerdekaan Indonesia, lanjut Suaidy, Soekarno dan Muhamad Hatta melakukan langkah-langkah perubahan mendasar. Yaitu, menyatukan berbagai elemen bangsa, suku dan bahasa dari berbagai daerah yang terhampar dari Sabang hingga Merauke.
Baca Juga: Sowan ke Gus Mus, Menag Dapat Pesan Ini
“Semangat kemerdekaan yang menjadi cita-cita seluruh bangsa di nusantara menjadi penyemangat mengusir penjajah dari bumi Indonesia adalah bukti perubahan radikal, yang dilakujkan Soekarno-Hatta,” papar Suaidy dikutip Warta Pontianak di laman Kemenag, Jumat, 25 Desember 2020.
“Deklarasi kemerdekaan Indonesia menjadi pintu kesuksesan bangsa Indonesia dalam membangun bangsa besar di masa depan,” terang Direktur Eksekutif Wahid Institut Jakarta ini. Dia memaparkan materi tentang “Belajar dari Kepemimpinan Soekarno Hatta dan Gus Dur”.
Di hadapan para aktivis mahasiswa, Suaidy juga memaparkan kepemimpinan Gus Dur. Menurutnya, sebagai pemimpin, Gus Dur juga telah melakukan berbagai perubahan radikal khususnya dalam penegakan good governance.
Baca Juga: Kisah Toleransi Beragama, Misa Natal dan Jumatan ‘Barengan’ di Dua Rumah Ibadah yang Bersebelahan
“Di antara perubahan yang dilakjukan Gus Dur adalah pemberantasan korupsi dengan membentuk KPKPN (Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara) dan membentuk lembaga Ombudsman yang saat ini menjadi KPK dan Ombudsman,” terang Ahmad Suaidy.
Lebih lanjut, dikatakan Suaidy, Gus Dur juga melakukan perubahan politik mendasar dengan melucuti dwi fungsi TNI. Di samping itu, Gus Dur juga mengambil langkah penyelesaian Papua dan Aceh dengan menjadikan rakyat Papua dan Aceh sebagai partner pemerintahan pusat.
