Jokowi: Harus Ada Langkah Global Tangani Dampak Perubahan Iklim

- 26 Januari 2021, 21:44 WIB
Presiden RI Joko Widodo
Presiden RI Joko Widodo /BPMI Setpres/

"Indonesia telah memutakhirkan NDC untuk meningkatkan ketahanan dan kapasitas adaptasi," imbuhnya.

Kedua, Presiden Joko Widodo menuturkan bahwa seluruh potensi masyarakat harus dapat digerakkan untuk secara bersama-sama menumbuhkan kesadaran dalam menangani dan melakukan aksi terkait dampak perubahan iklim yang niscaya terjadi di masa mendatang.

"Indonesia melibatkan masyarakat untuk mengendalikan perubahan iklim melalui program Kampung Iklim yang mencakup 20 ribu desa di tahun 2024," ucap Presiden.

Baca Juga: Awal 2021, Jokowi: Indonesia Alami Berbagai Cobaan Berat

Ketiga, Kepala Negara juga menyerukan penguatan kemitraan global. Indonesia sendiri memprioritaskan kerja sama peningkatan kapasitas dalam menghadapi perubahan iklim bagi negara-negara di kawasan Pasifik.

"Tentunya negara maju harus memenuhi komitmennya," ujarnya.

Adapun langkah keempat, Indonesia mengajak seluruh negara untuk terus melanjutkan pembangunan hijau guna menjadikan dunia yang lebih baik. Presiden sangat berharap agar KTT CAS Tahun 2021 ini dapat berdampak pada peningkatan aksi iklim dunia melalui solidaritas, kolaborasi, dan kepemimpinan kolektif global, serta mengawal detail pelaksanaannya di masing-masing negara.

Baca Juga: Kompolnas Beberkan Mekanisme Pemilihan Nama Calon Kapolri ke Jokowi

Untuk diketahui, KTT CAS merupakan konferensi tingkat tinggi global untuk mempercepat dan meningkatkan upaya global dalam adaptasi masyarakat dan ekonomi terhadap dampak perubahan iklim di masa mendatang. Tahun ini, KTT CAS digelar secara daring di mana Belanda bertindak menjadi tuan rumah dan didukung oleh 22 negara termasuk Indonesia.

Hadir dalam KTT kali ini di antaranya Sekretaris Jenderal PBB António Guterres, Co-Chair Global Commission on Adaptation Ban Ki-moon, pemimpin sejumlah institusi perekonomian dan pembangunan internasional, dan para peserta pertemuan yang terdiri atas 22 kepala negara atau pemerintahan.***

Halaman:

Editor: M. Reinardo Sinaga

Sumber: BPMI Setpres


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah