Network
WARTA PONTIANAK - Kehadiran Tiongkok yang mengklaim sepihak di Laut Cina Selatan (LCS) dan tidak mau tunduk pada kesepakatan internasional sesuai Unclos 1982, menjadi ketegangan internasional.
Menaggapi hal ini, pengamat Ekonomi dan Politik Fuad Bawazier mengatakan, Amerika Serikat dan negara negara ASEAN nampaknya sependapat bahwa aturan yang sudah berlaku di LCS itu tidak boleh diubah, dan wilayah LCS tidak boleh dikuasai sepihak oleh Tiongkok.
"Sekali perubahan terjadi, bukan saja merugikan negara negara ASEAN. Tapi, juga perdagangan internasional. Lebih dari itu, negara negara ASEAN akan kehilangan hak hak atau klaimnya selama ini atas LCS, dan bukan tidak mungkin-akan menjadi kerugian permanen. Karena itu, Indonesia dan negara negara ASEAN lainnya menolak tegas klaim Tiongkok atas 90 persen Laut Cina Selatan," kata Fuad Bawazier.
Baca Juga: Astaga, Jenazah sang Ibu Dibawa Anaknya Pakai Sepeda Motor
Fuad menuturkan, dirinya yang juga pakar ekonomi, semasa pemerintahan Presiden Soeharto, ancaman Tiongkok sudah dirasakan, atau sekurang-kurangnya potensi ancaman Tiongkok terhadap Natuna sudah terdeteksi.
Akan tetapi pada saat itu, kata dia, Tiongkok belum sekuat sekarang. Sebab, saat itu pula Soeharto dengan cerdas memimpin Pemerintah Orba dengan mengundang (perusahaan) Amerika Serikat untuk mengeksplorasi gas alam yang ada di (perairan) Natuna yang merupakan wilayah terluar Indonesia, yang saat itu mulai diklaim oleh Tiongkok.
Walaupun mengandung cadangan gas alam di Natuna luar biasa besarnya, awalnya tidak ada perusahaan Migas yang berani (karena potensi gangguan oleh Tiongkok), apalagi bila harus mengikuti pola bagi hasil yang berlaku saat itu seperti 65-35 atau 85-15.
Baca Juga: Cara Cek BLT Gaji Karyawan di Bawah Rp 5 Juta yang Cair Bulan November 2020
