Network
WARTA PONTIANAK - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh mengaku tak dapat menahan geli dengan klaim Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang kerap berubah dalam waktu cepat.
Ini dikarenakan pada Selasa 27 Oktober 2002, Komisioner KPU Viryan Aziz menyebut ada 20,7 juta pemilih Pilkada Serentak 2020 yang belum merekam KTP elektronik (KTP-el). Data itu berubah jadi 2,7 juta orang, pada Senin 2 November 2020.
Terbaru, pada Kamis 12 November 2020, Komisioner Viryan menyebut masih ada 1,75 juta orang yang belum rekam KTP-el. Jumlah itu tersebar paling banyak di Provinsi Papua, Jawa Timur, dan Jawa Barat.
Baca Juga: Dari Tuak hingga Wiski, Ini Daftar Minuman Keras Terlarang dalam RUU Minol
Seperti dikutip dari laman resmi Kemendagri, Dirjen Zudan meragukan data KPU tersebut yang tak dikoordinasikan sama sekali dengan Dukcapil yang berwenang mengurusi data tersebut.
"Saya masih ragu dengan angkanya Pak Viryan Aziz Komisioner KPU. Dulu 20 juta, minggu lalu turun 2,7 juta, minggu ini 1,7 juta. Lama-lama juga jadi habis sendiri," seloroh Dirjen Zudan, Jumat 13 November 2020.
Baca Juga: Kemendagri Temukan 50 Persen Masyarakat Manggarai Barat Tak Gunakan Masker
Zudan mengingatkan, seharusnya KPU berkoordinasi terlebih dulu dan memadankan datanya dengan database di Dukcapil, sebelum merilis data tersebut. Data dari KPU itu harus dicocokkan dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
Ia pun memastikan Dinas Dukcapil di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota bekerja keras agar seluruh warga Indonesia merekam data KTP-el. Korps Dukcapil bahkan melakukan program Jebol atau jemput bola mendatangi masyarakat untuk merekam KTP-el di berbagai daerah.
