Network
WARTA PONTIANAK - Plt Sekjen Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Taufik Madjid mengatakan, pandemi Covid-19 membuat seluruh sektor ekonomi nasional terdampak, menurutnya untuk mendorong akselerasi pemulihan ekonomi nasional maka desa harus berperan aktif.
“Selain mendorong ketahanan pangan masyarakat dan padat karya tunai desa, yang tak kalah penting juga adalah optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) dalam pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi ini” ujar Taufik Madjid dalam keterangannya di Jakarta, Senin, 19 Oktober 2020.
Menurut catatan, selama kurang lebih 6 tahun berjalannya Undang-Undang Desa, sejak awal tahun 2020 sudah berdiri lebih dari 46 ribu Bumdes atau lebih dari 61% jumlah desa di seluruh Indonesia yang sudah memiliki Bumdes.
Baca Juga: Penuhi Nutrisi Harianmu [PR]
Baca Juga: Tunjukkan USG Wajah Calon Bayinya, Zaskia Gotik Doakan sang Suami yang Sedang Jauh
"Ahamdulillah setelah disahkan UU Cipta Kerja, Bumdes dan Bumdesma sudah jelas badan hukumnya sehingga akan lebih mudah bagi kami dalam memberikan pendampingan, permodalan, hingga akses pasar dan paling penting dalam mensinergikan dengan lembaga perbankan dalam hal pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi ini” sambung Taufik saat membuka acara "Peran Bumdes dalam Pemulihan Ekonomi Nasional di Masa Pandemi" di Surabaya
Acara ini mengundang 142 Bumdes Bersama hasil transformasi dari Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) ex PNPM Mandiri Pedesaan hasil tindak lanjut MoU antara Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Acara ini menjadi angin segar bagi pelaku ekonomi dan masyarakat di Desa untuk bangkit kembali di masa pandemi Covid-19.
“Ada kerja sama yang bisa kita lakukan oleh Bumdes dan Bumdesma untuk mendirikan Lembaga Keuangan Mikro, Lembaga Keuangan Mikro Syariah atau Bank Wakaf Mikro. Tujuannya agar kita bisa membantu masyarakat mempunyai akses pembiayaan untuk modal kerja atau untuk usaha-usaha mereka dalam rangka akselerasi pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi ini pada level desa dan kecamatan," lanjutnya.
Baca Juga: Harga Toyota Fortuner Kini Tembus Rp 700, Cicilan per Bulannya Nyaris Rp 10 Juta
Tumpang tindih
Pada kesempatan terpisah, Plt Sekjen Kemendes PDTT Taufik Madjid menyosialisasikan Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 13 Tahun 2020 pada Rapat Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 dengan seluruh Pendamping Desa dan Tenaga Ahli.
Dia menjabarkan soal adanya persoalan tumpang tindih kebijakan dan kewenangan antara Kemendes PDTT dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang perlu segera dicarikan solusi bersama. Hal itu agar semua program bisa dijalankan sesuai dengan perencanaan.
Taufik meminta agar dalam rapat evaluasi ini ada rekomendasi yang bisa diterbitkan. Misalnya, Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan bahkan dalam Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 13 Tahun 2020 soal alokasi Dana Desa 2020 juga berpeluang berbenturan.
Baca Juga: Marah-marah di Instagram Usai Suaminya Dibully Netizen, Cardi B Pilih Hapus Akun Twitter
Baca Juga: Penuhi Nutrisi Harianmu [PR]
Ditegaskan jika Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa merupakan perintah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 yang kemudian aturan pelaksanaannya diterbitkan Permendesa Nomor 18 tahun 2020 dan akan terbit Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
"Oleh karenanya, saya berharap mari kita kawal program yang khususnya program penanganan Covid-19 ini bisa berjalan," kata Taufik.***
