WARTA PONTIANAK – Pemerintah Filipina menegaskan, China tidak memiliki urusan untuk memberitahu Filipina apa yang dapat atau tidak dapat dilakukannya di perairannya, kata kementerian pertahanan Filipina di Manila pada hari Rabu, 28 April 2021.
Pemerintah Filipina menolak penentangan China terhadap latihan penjaga pantai yang sedang mereka lakukan.
“China tidak memiliki otoritas atau dasar hukum untuk mencegah kami melakukan latihan ini di Laut China Selatan,” ujar Menteri Pertahanan Filipina Delfin Lorenzana.
Dikutip Warta Pontianak dari Reuters, China mengklaim hampir seluruh Laut China Selatan adalah milik mereka, apabila kapal perdagangan melalui wilayah perairan Laut China Selatan, akan dikenai sekitar 3 triliun Dollar Amerika atau setara Rp43 triliun per tahun.
Baca Juga: Gantikan sang Ayah, Sara Duterte Carpio Banyak Dapat Dukungan untuk Menjadi Presiden Filipina
Pada tahun 2016, pengadilan arbitrase di Den Haag memutuskan bahwa klaim yang dilakukan untuk Laut China Selatan didasarkan pada peta lamanya oleh China, tidak sejalan dengan hukum internasional.
Biro penjaga pantai dan perikanan Filipina memulai latihan maritim pada hari Sabtu, 24 April 2021 di dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 200 mil negara itu, menyusul pengumuman peningkatan kehadirannya untuk melawan kehadiran kapal-kapal China yang mengancam.
Menanggapi latihan tersebut, kementerian luar negeri China pada hari Senin, 26 April 2021 mengatakan Filipina harus menghentikan tindakan yang memperumit situasi dan meningkatkan perselisihan.
Baca Juga: Target Pertumbuhan Ekonomi Filipina Diprediksi Meleset karena Lonjakan Kasus Covid
Kementerian pertahanan Filipina dalam sebuah pernyataan menanggapi dengan mengatakan "China tidak memiliki urusan untuk memberitahu Filipina apa yang dapat dan tidak dapat dilakukannya,” ujarnya.
Filipina telah menyuarakan dengan keras dalam beberapa pekan terakhir atas kehadiran ratusan kapal China di ZEE-nya, hal tersebut menghidupkan kembali ketegangan yang mereda setelah beberapa kerja sama yang disepakati Presiden Rodrigo Duterte.
Pada hari Rabu 28 April 2021, Menteri Luar Negeri Filipina Teodoro Locsin memerintahkan pengajuan protes diplomatik dari negara lain, banyak laporan dari beberapa negara di sekitar Laut China Selatan.
Baca Juga: Filipina Peringatkan China tentang 'Permusuhan yang Tak Diinginkan' dalam Sengketa Laut
"Mereka dapat mengatakan apa yang mereka inginkan dari daratan China, kami terus menegaskan dari perairan kami dengan hak hukum internasional apa yang kami menangkan di Den Haag. Tetapi kami tidak boleh gagal untuk memprotes," kata Locsin melalui akun Twitternya.
Latihan tersebut berlangsung di dekat pulau yang dikuasai Filipina di kepulauan Spratly yang disengketakan dan di Beting Scarborough yang sangat diperebutkan oleh China, yang menurut pengadilan pada tahun 2016 adalah pulau tersebut tempat memancing tradisional untuk beberapa negara.
Baca Juga: Filipina Ikut Mendesak Junta Militer Myanmar Bebaskan Aung San Suu Kyi
Lorenzana mengatakan, China lah yang memperumit masalah dengan menduduki terumbu karang secara ilegal sehingga berubah menjadi pulau buatan.***