WARTA PONTIANAK – Sejak puluhan tahun Kelompok pembelot Korea Utara dan aktivis di Korea Selatan, menerbangkan balon-balon yang membawa selebaran dan parsel bantuan, dengan melewati perbatasan yang dijaga sangat ketat.
Dan saat ini, Kelompok pembelot Korea Utara mengirimkan selebaran propaganda, termasuk foto presiden terpilih Korea Selatan, Yoon Suk-yeol dan parsel bantuan ke Korea Utara.
Padahal, aksi mereka ini sudah dilarang oleh pemerintah Korsel sebelumnya, yang berupaya meningkatkan hubungan antar-Korea. Namun, seorang pejabat yang dicalonkan Yoon untuk menangani urusan Korut mengatakan dia menentang larangan itu.
Dilansari dari Antara, Kamis 28 April 2022, Korea Utara Merdeka, kelompok pembelot yang memimpin gerakan itu mengatakan, mereka melepaskan 20 balon yang membawa 1 juta selebaran propaganda pada Senin dan Selasa.
Gambar-gambar yang dirilis ketua kelompok itu, Park Sang-hak, memperlihatkan selebaran berisi foto Yoon dan pesan bertuliskan "Negara besar di mana seorang jaksa menjadi pemimpin yang dicintai, presiden Korsel ke-12 Yoon Suk-yeol".
Baca Juga: Dijamin Seram, Ini Rekomendasi Film Korea yang Cocok Ditonton Malam Jumat
Gambar-gambar lainnya menunjukkan parsel berisi selebaran dan bantuan, termasuk makanan yang dibungkus koran Korea Selatan, dan Park yang sedang memegang balon pembawa paket di lokasi yang tidak dijelaskan.
"Menghancurkan kediktatoran turun-temurun Kim Jong Un, yang mengungkap ambisinya untuk melakukan serangan lebih dulu dengan rudal nuklir, adalah misi sejati dan hati nurani orang-orang bebas," kata kelompok itu dalam pernyataan, seraya berjanji untuk terus mengirimkan selebaran.
Kedua Korea secara teknis masih berperang setelah konflik mereka pada 1950-1953 berakhir dengan gencatan senjata.
Korea Utara telah lama mencela para pembelot dan mengancam untuk menyerang Korea Selatan, karena balon-balon itu.
Baca Juga: Gabut Malam Jumat! Ini Rekomendasi Tiga Film Korea yang Asyik Ditonton, Sinopsisnya Seram
Pemerintah Korea Selatan di bawah Moon melarang aksi pelepasan balon itu pada tahun 2020 lalu, dengan alasan keselamatan penduduk di perbatasan, tapi para aktivis menyebut larangan itu sebagai upaya membersihkan nama Pyongyang dan membungkam para pengkritik.
Yoon akan mulai bertugas sebagai presiden pada 10 Mei dan diperkirakan akan mengambil sikap lebih keras terhadap Korut.
Kwon Young-se, calon menteri unifikasi yang menangani urusan antar-Korea, mengatakan larangan itu melanggar kebebasan berbicara.
Baca Juga: Rekomendasi Tiga Film Korea Bergenre Thriller yang Cocok Temani Gabut di Malam Jumat
Seorang pejabat di kementerian unifikasi mengatakan pihaknya sedang memeriksa pernyataan dari kelompok itu, dan mengatakan posisi kementerian itu tidak berubah bahwa larangan tersebut diterapkan untuk melindungi penduduk perbatasan dan harus ditegakkan.
Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, dalam pidatonya di parade militer pada Senin, mengatakan pasukan nuklirnya tidak hanya ditugaskan untuk mencegah perang, tapi juga dapat menyerang siapa pun yang melanggar "kepentingan mendasar" negara itu. ***