Network
WARTA PONTIANAK - Dalam sebuah laporan di Beijing, baru-baru ini, China menuding Amerika Serikat (AS) menyebabkan bencana kemanusiaan melalui intervensi militer asing. Tentunya, tudingan tersebut membuat hubungan China dengan pemerintahan Biden semakin memanas.
Sebagaimana dikutip dari abc news pada Jumat, 9 April 2021 menyebutkan, bahwa dalam laporannnya untuk studi Hak Asasi Manusia, Pemerintah China melaporkan perang asing yang dilancarkan di bawah panji "intervensi kemanusiaan" tidak hanya merugikan pihak-pihak yang berperang, namun juga mengorbankan warga sipil serta merusak properti bangunan milik warga sipil yang menyebabkan bencana kemanusiaan yang mengerikan.
"Keegoisan dan kemunafikan Amerika Serikat juga telah terungkap sepenuhnya melalui perang asing ini," bunyi laporan yang mengutip daftar agresi AS, dari intervensinya di Yunani pada tahun 1947 hingga penentangannya terhadap pemerintah Venezuela di 2019.
Laporan tersebut juga mengutip konflik di Korea, Vietnam, Teluk Persia, Kosovo, Afghanistan, Irak dan Suriah sebagai perang utama AS.
Baca Juga: Istana Buckingham Kabarkan Pangeran Philip Meninggal Dunia, Ini Ungkapan sang Istri Ratu Elizabeth
Sementara itu, hubungan antara Washington dan Beijing telah terpecah, karena dukungan AS untuk Taiwan dan sanksi atas kebijakan China termasuk di Hongkong dan Xinjiang. Ketegasan China di Laut China Selatan dan seruan AS untuk lebih banyak keterbukaan dari Beijing tentang asal-usul pandemi virus Corona semakin mengguncang hubungan.
Tidak ada perubahan besar pada masalah tersebut, khususnya sejak Presiden Joe Biden menggantikan Donald Trump. Sementara itu, Kongres AS sedang bersiap untuk mengambil Undang-undang baru yang akan menggarisbawahi persaingan dengan Beijing dalam urusan luar negeri, perdagangan, dan bidang lainnya.
Di lain pihak, China membalas dengan retorika yang memanas dan larangan visa terhadap pejabat AS dan lainnya yang dianggap telah merusak kepentingannya, melalui kritik mereka terhadap catatan hak asasi manusia Beijing.
Pejabat China menyampaikan pernyataan tajam yang tidak biasa pada pertemuan awal dengan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin bulan lalu, sebagai tanggapan nyata atas sanksi AS terhadap pejabat China dan Hongkong yang dianggap bertanggung jawab atas penindasan di Xinjiang dan bekas koloni Inggris.
"Kongres harus meninggalkan Undang-undang yang menargetkan China dan Washington harus melakukan lebih banyak hal yang kondusif bagi perkembangan hubungan China-AS yang sehat dan stabil," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian.
"Orang Amerika yang relevan harus meninggalkan pola pikir zero-sum game Perang Dingin, memperlakukan hubungan China dan China-AS secara obyektif dan rasional dan berhenti mencampuri urusan dalam negeri China," tegas Zhao. ***
