Network
WARTA PONTIANAK - Ribuan orang berbaris memadati kedutaan besar Thailand di Yangon untuk mendapatkan visa usai junta militer Myanmar mengatakan akan memberlakukan wajib militer.
Militer mengatakan akhir pekan lalu bahwa mereka akan memberlakukan undang-undang yang memungkinkan mereka untuk memanggil semua pria berusia 18-35 tahun dan wanita berusia 18-27 tahun untuk menjalani wajib militer setidaknya selama dua tahun. Rencana junta militer diumumkan di tengah upaya mereka memadamkan oposisi terhadap kudeta tahun 2021.
Baca Juga: PBB sebut Puluhan Orang-orang Terpaksa Mengungsi akibat Pertempuran di Myanmar Utara
Junta menghadapi perlawanan bersenjata luas terhadap kekuasaannya tiga tahun setelah merebut kekuasaan dari pemerintah sipil terpilih dan baru-baru ini mengalami serangkaian kekalahan mengejutkan dari aliansi bersenjata kelompok etnis minoritas.
Kedutaan Besar Thailand di Yangon telah dibanjiri oleh para pemuda dan pemudi yang mencari visa untuk keluar dari Myanmar sejak pengumuman pada hari Sabtu lalu bahwa “Hukum Dinas Militer Rakyat” akan diberlakukan.
Kedutaan mengatakan bahwa mereka mengeluarkan 400 tiket bernomor setiap hari untuk mengatur antrian.
Seorang mahasiswa, Aung Phyo, 20, mengatakan bahwa ia tiba di kedutaan pada pukul 8 malam pada hari Kamis dan tidur di dalam mobilnya sebelum mulai mengantri pada tengah malam.
“Kami harus menunggu selama tiga jam dan polisi membuka gerbang keamanan sekitar pukul 3 pagi dan kami harus berlari ke depan kedutaan untuk mencoba mendapatkan tempat untuk mendapatkan token,” katanya.
“Setelah kami mendapatkan token, orang-orang yang tidak mendapatkannya masih mengantri di depan kedutaan dengan harapan mereka akan memberikan tambahan.”
