Network
Baca Juga: Bela Palestina, Menlu Retno Pilih Walk Out saat Sidang di Markas PBB
Sebagai contoh, penggunaan hak veto oleh Rusia dan China telah berulang kali menghalangi DK PBB untuk mengambil tindakan terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di Suriah.
Keadilan dan Legitimasi: Sistem yang Tidak Setara?
Selain efektivitas, hak veto juga menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan dan legitimasi sistem DK PBB.
Lima negara anggota tetap memegang kekuatan yang tidak proporsional dibandingkan dengan negara-negara anggota lainnya.
Keadaan ini dipandang sebagai peninggalan era pasca Perang Dunia Kedua, di mana kekuasaan global terpusat di tangan negara-negara pemenang perang.
Para penentang hak veto menilai sistem ini sudah ketinggalan zaman dan tidak lagi mencerminkan realitas politik dunia sekarang yang lebih multipolar.
Baca Juga: Singgung Perang Israel-Palestina, Menlu Retno Ingatkan PBB akan Hal Ini
Desakan untuk reformasi DK PBB pun semakin menguat. Salah satu opsi reformasi yang sering diwacanakan adalah pembatasan penggunaan hak veto.
Negara-negara anggota DK PBB harus lebih selektif dalam menggunakan hak istimewa ini dan lebih mengedepankan kepentingan global dibandingkan kepentingan nasional sempit.
