Network
/photo/2020/11/25/3698033150.png)
WARTA PONTIANAK – Sejak diberlakukannya Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, transparansi informasi menjadi suatu kewajiban yang harus dipublikasi oleh Badan Publik.
Sebab, saat ini informasi sudah menjadi kebutuhan mendasar setiap orang sebagai pengembangan pribadi dan lingkungan sosial serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional.
"Contoh misalnya Dinas Pendidikan, kalau kita mau masukkan anak sekolah harus mengetahui informasinya, di zona mana anak kita akan ikut sekolah sesuai dengan zonasinya itu merupakan salah satu informasi yang disampaikan kepada masyarakat," kata Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan usai acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Se-Kalbar Tahun 2020 di aula Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Rabu 25 November 2020.
Baca Juga: Ria Norsan: Imbauan Prokes Adalah Keterbukaan Informasi
Norsan juga mengatakan, untuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), misalnya ingin perizinan apa dan hal tersebut perlu disampaikan kepada masyarakat syarat dan ketentuan apa saja karena sekarang sudah melalui online.
"Terkait dengan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik tahun ini ada peningkatan, artinya di zona hitam untuk Pemerintah Kabupaten/Kota sudah tidak ada lagi dan untuk Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalbar juga tidak ada lagi," ujarnya.
Baca Juga: Badan Publik Wajib Sampaikan Informasi ke Masyarakat
Memberikan informasi kepada publik adalah sebuah kewajiban dari Badan Publik. Keterbukaan dan transparansi bagi Badan Publik merupakan salah satu upaya untuk mendukung visi pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
“Keterbukaan informasi merupakan kunci dari keberhasilan Tata Kelola Pemerintah yang baik, tidak ada lagi yang harus ditutupi untuk suatu informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, kecuali untuk hal-hal yang memang menurut undang-undang tidak diperkenankan untuk dipublikasikan atau bersifat dirahasiakan,” tutupnya. ***
