Masuk Kawasan Taman Nasional, Masyarakat di Danau Sentarum Kurang Diperhatikan

WARTA PONTIANAK  - Masuk dalam kawasan Taman Nasional Danau Sentarum (TNDS), membuat masyarakat yang tinggal di pinggiran Danau Sentarum itu serba kesulitan dan penuh keterbatasan.

Hal ini diungkapkan Wakil Bupati Kapuas Hulu Wahyudi Hidayat saat mengunjungi beberapa desa yang tinggal di pinggiran Danau Sentarum kemarin.

“Kemarin itu ada 5 desa di Kecamatan Selimbau yang berada di pinggiran Danau Sentarum saya kunjungi. Banyak persoalan yang disampaikan oleh masyarakat disana kepada saya,” katanya, Minggu 23 Mei 2021.

Baca Juga: Wakil Bupati Kapuas Hulu Pastikan Tidak Ada Titipan dan Bekingan dalam Penerimaan CPNS dan PPPK

Wakil Bupati Kapuas Hulu menyampaikan, berbagai persoalan yang disampaikan kepadanya mulai dari masalah listrik, jaringan telekomunikasi, air bersih, ekonomi dan lainnya.

“Padahal masyarakat yang tinggal di pinggiran Danau Sentarum itu masuk dalam kawasan taman nasional.  Namun mereka kurang diperhatikan,” ujar Wakil Bupati.

Wakil Bupati yang berasal dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini pun mempertanyakan apa kontribusi yang diberikan oleh Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun Danau Sentarum (BBTNBKDS) selama ini kepada masyarakat di Danau Sentarum tersebut, sementara kesejahteraan masyarakat di Danau Sentarum tidak berkembang.

“Jangan mereka disuruh untuk menjaga habitat dan alam disana saja, sementara kontribusi dari pihak taman nasional saja kurang,” ujarnya.

Paling tidak kata Wakil Bupati, pihak taman nasional jangan hanya memberikan bantuan perekonomian saja, namun juga ikut membantu pembangunan yang dibutuhkan masyarakat di Danau Sentarum itu.

“Seperti jaringan telekomunikasi, air bersih dan listrik pihak taman juga harus membantu pemerintah daerah,” ucapnya.

Menurut Wakil Bupati, kehidupan masyarakat di Danau Sentarum cukup menyedihkan  karena mata pencaharian mereka itu hanya nelayan.

Rata – rata mereka nelayan, ada juga ditopang dari  usaha walet tapi hanya orang - orang tertentu saja dan ada juga Arwana.

"Mereka itu sangat tergantung dengan alam. Sementara hasil alam disana tidak boleh dibawa keluar,” jelasnya.

Baca Juga: Prasasti Keris Watu Tunggak Diresmikan, Objek Wisata di Badau Berikan Dampak Ekonomi Masyarakat Perbatasan

Selain itu Wakil Bupati juga menyinggung soal tidak adanya mercusuar rambu – rambu penunjuk jalan di Danau Sentarum, padahal hal tersebut sangat penting agar masyarakat tidak tersesat. Begitu juga di daerah Danau Sentarum tidak ada rumah singgah.

“Hal – hal seperti ini dapat dilakukan oleh pihak taman nasional, jangan hanya mengambil keuntungan saja dari status daerah yang masuk dalam kawasan taman nasional,” jelasnya.

Sementara itu Hairudin Wakil Ketua DPRD Kapuas Hulu menyampaikan, bahwa selama ini masyarakat Kapuas Hulu yang masuk dalam kawasan taman nasional baik itu dari Danau Sentarum dan Betung Kerihun perlu diperhatikan.

“Karena masyarakat yang tinggal dalam kawasan taman nasional itu banyak yang belum sejahtera,” ucapnya.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu perlu melakukan evaluasi terhadap apa yang dilakukan BBTNBKS selama ini, terutama evaluasi terhadap Non Govermental Organization (NGO) yang merupakan rekanan dari BBTNBKS.

“Karena dari NGO ini dikucurkan dana dari luar negeri untuk pembangunan di daerah taman nasional. Ini yang perlu dievaluasi sejauh mana program mereka yang sudah dilaksanakan selama ini,” ujarnya.

Baca Juga: Banjir di Kapuas Hulu Makan Korban

Selain itu kata Hairudin, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu perlu melakukan evaluasi terkait keberadaan NGO – NGO yang ada di Kapuas Hulu karena sudah dinilai cukup lama di Bumi Uncak Kapuas.

“Paling tidak kita memastikan aktivitas yang mereka lakukan tidak menyimpang dari aturan,” tutupnya.  ***