Network
Penghematan anggaran perjalanan dinas dari Rp136 Miliar pada tahun 2018 menjadi Rp 45 Miliiar pada tahun 2020 dan digunakan untuk membebaskan iuran murid SMA/SMK sebanyak 153.000 siswa dengan anggaran sebesar Rp 187 Miliar pada tahun 2021.
Baca Juga: Bupati Landak Kunjungi Kapuas Hulu, Karolin : Berbagi Pengalaman Birokrasi
"Di tahun 2021 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga memberikan bantuan keuangan khusus dengan total Rp83,2 Miliar serta bagi hasil pajak senilai Rp792,8 Miliar kepada 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat. Bantuan keuangan dan bagi hasil pajak ini tentunya dapat dimanfaatkan kabupaten/kota untuk pembangunan maupun penyelenggaraan pelayanan publik," tutup Wakil Gubernur Kalimantan Barat.
Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi II DPR RI menyampaikan kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Provinsi Kalimantan Barat merupakan kegiatan kunjungan kerja spesifik Evaluasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan yang meliputi beberapa hal, yakni Kelembagaan Pemerintahan Daerah, Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik, Pelaksanaan Good Government dan E-Goverment, Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Pelaksanaan KTP-el, pengadaan CPNS tahun 2021 di Provinsi Kalimantan Barat, Pembinaan dan Pengawasan Dana Desa, Koordinasi dan Pengawasan Gubernur terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan peraturan daerah, serta permasalahan – permasalahan yang ditemukan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Baca Juga: Kunjungan Kerja ke Kapuas Hulu, Karolin Bicara Birokrasi
"Keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah sangat ditentukan oleh peran penting aparatur pemerintah. Aparatur pemerintah harus memahami betul prinsip-prinsip mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) meliputi penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, bersifat terbuka, mendorong partisipasi masyarakat, menjunjung supremasi hukum, menggunakan struktur dan sumber daya secara efisien dan efektif, mendorong kemitraan dengan swasta dan masyarakat, memiliki komitmen pada pengurangan kesenjangan, cepat tanggap, berwawasan ke depan, berdasarkan profesionalitas dan kompetensi, terdesentralisasi, demokratis dan berorientasi pada konsensus, memiliki komitmen pada pasar, serta memiliki komitmen pada lingkungan hidup," jelas Cornelis. ***
