Network
Lebih lanjut Yusri menyebutkan, Pupuk Indonesia sebagai produsen senantiasa
menyalurkan pupuk bersubsidi dengan berpedoman dengan ketentuan yang berlaku.
Pupuk Indonesia juga telah menginstruksikan kepada distributor dan kios resmi untuk
mengikuti regulasi pemerintah setempat dalam penyaluran pupuk bersubsidi.
Yusri juga menegaskan bahwa Pupuk Indonesia tidak akan segan memberikan sanksi hingga pemberhentian kerja sama kepada distributor dan kios resmi, yang kedapatan terlibat dalam penyelewengan pupuk bersubsidi.
Pupuk Indonesia juga siap mendukung
aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus penyelewengan pupuk bersubsidi yang
terjadi di wilayah di Provinsi Kalimantan Barat.
Baca Juga: Ini yang Dilakukan Yayasan Planet Indonesia Dalam Upaya Penyelamatan Burung Berkicau
“Kami tidak akan segan untuk memberikan sanksi kepada siapa pun di jaringan
distribusi kami jika terlibat dalam penyalahgunaan pupuk bersubsidi,” tutup Yusri.
Adapun stok pupuk bersubsidi secara nasional hingga Juni 2022 mencapai sebesar
1.394.766 ton. Rinciannya, pupuk Urea 939.252 ton, NPK 329.508 ton, SP-36 42.058
ton, ZA 51.273 ton, dan Organik 32.675 ton. Jumlah ini jauh lebih banyak dari stok
ketentuan minimum, dan Pupuk Indonesia senantiasa menyalurkannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah.
Yusri juga mengungkapkan, bahwa kelancaran proses produksi pupuk juga berkat adanya
ketersediaan bahan baku pupuk. Terutama phosphate DAP dan Rock Phosphate dan
kalium (KCl), di mana Pupuk Indonesia secara umum berhasil menjaga keberlanjutan
pasokan bahan baku pupuk hingga akhir tahun ini.
Baca Juga: Ini yang Dilakukan Yayasan Planet Indonesia Dalam Upaya Penyelamatan Burung Berkicau
Yusri mengatakan bahwa jaminan pasokan phosphate dan kalium untuk Pupuk Indonesia
hingga akhir tahun ini adalah berkat dukungan pemerintah, terutama Kementerian
BUMN dan Kementerian Pertanian. Karena ketersediaan bahan baku dan kestabilan
pasokan pupuk nasional menjadi sangat penting di tengah ketidakpastian global,
terutama dampak dari perang Rusia dan Ukraina.
“Perlu kita pastikan ketersediannya, karena phosphate dan Kalium ini merupakan bahan
baku dari hasil tambang yang tidak tersedia dan tidak dapat diproduksi di dalam negeri," ujarnya.***
