Network
WARTA PONTIANAK - Sejumlah orang perwakilan dari warga Desa Durian Sebatang, Kabupaten Kayong Utara, melakukan audensi bersama DPRD Kabupaten Kayong Utara.
Audensi tersebut membahas tentang aktivitas pengerukan tanah Bukit Mandi Punai oleh perusahaan PT Mayawana Persada, beberapa waktu yang lalu.
Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Durian Sebatang, Heri mengatakan, pengerukan yang dilakukan perusahaan PT Mayawana Persada yang bergerak di Hutan Tanaman Industri (HTI) di bukit Mandi Punai, dapat mengancam ketersediaan air bersih masyarakat sekitar.
Selain itu, aktivitas perusahaan PT Mayawana Persada di Desa mereka tidak melalui sosialisasi melibatkan masyarakat. Namun, diduga hanya dimonopoli oleh Kepala Desa Durian Sebatang, yang diketahui menjalin kerjasama dengan PT Mayawana Persada dan menggunakan alat exavator kepala Desa untuk melakukan pengerukan di Bukit Mandi Punai.
Bahkan akibatnya, gejolak di masyarakat muncul dan berimbas eksavator milik Kepala Desa sempat diamankan Polres Kayong Utara, namun pada akhirnya dititiprawatkan kembali kepada pemilik dengan alasan, alat tersebut memiliki nilai ekonomis yang tinggi.
"Di bukit Mandi Punai itu, ada sumber air yang digunakan masyarakat, terlebih ketika musim kemarau. Perusahaan beraktivitas tidak melakukan sosialisasi, sehingga beberapa waktu lalu menimbulkan keresahan di masyarakat," ungkapnya.
Sementara Bagian Hukum Perusahaan PT Mayawana Persada, Ardi mengaku sudah menjalankan aktivitas perushaan sesuai aturan. Berdasarkan dokumen yang ia sampaikan di dalam audensi bersama DPRD, OPD, dan pihak Polres Kayong Utara, lahan yang digali di Bukit Mandi Punai berada dikawasan konsesi perusahaan, sehingga aktivitas galian tersebut legal, selama material yang diambil di kawasan tersebut tidak dikomersilkan.
"Setahu saya, sepanjang dilakukan di area konsesi dan tidak dikomersilkan, itu tidak masalah. Material itu, untuk kita membangun jalan di area konsesi. Sehingga sama sekali tidak keluar dari area kerja," ungkap Ardi.
Baca Juga: Mitigasi Gangguan Listrik, PLN UP3B Sistem Kalbar Minta Perusahaan Perkebunan Pangkas Pohon Sawit
Terkait sosialisasi serta aktifitas pekerjaan di Durian Sebatang, Ardi mengaku telah melibatkan masyarakat di sekitar wilayah kerja PT Mayawana Persada. Bahkan, pihak perusahaan sudah melibatkan masyarakat untuk bekerjasama sesuai kebutuhan perushaaan.
Namun diakui Ardi, pada waktu itu, Kepala Desa Durian Sebatang yang baru, menyanggupi kerjasama tersebut, sehingga alat eksavator yang digunakan untuk menggali di Bukit Mandi Punai yang tertuang di dalam kontrak kerja sudah sesuai.
"Bahkan dibuka kesempatan untuk bekerjasama kepada masyarakat, dan kepala desa menyatakan siap untuk bekerjasama, dan ini tidak menutup untuk yang lain. Tapi saat itu hanya kepala desa yang menyampaikan," terang Ardi.
Sementara Ketua DPRD Kayong Utara, Sarnawi yang juga sebagai pimpinan rapat mendesak pihak perusahaan untuk menghentikan aktivitas perusahaan di Bukit Mandi Punai, Desa Durian sebatang. Karena diakui Sarnawi, ketika aktivitas tersebut terus dilakukan, maka akan dapat memicu konflik di masyarakat.
Selain itu lanjut Sarnawi, pihak perushaan PT Mayawana Persada tidak pernah berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Kabupaten Kayong Utara terkait aktivitas perusahaan mereka. Walaupun berbagai perizinan sudah kembali ke Provinsi maupun pemerintah pusat, seharusnya pihak perusahaan tetap harus berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten, sehingga konflik yang terjadi di masyarakat dapat dicegah.
"Air ini sumber kehidupan masyarakat. Jadi selesaikan dulu persoalan di masyarakat terkait sumber air mereka disana. Solusi apa yang bisa diberikan perusahaan. Saya tahu betul, di bukit itu ada air bersih, cagar budaya. Kami tidak pernah melarang invetasi masuk di Kayong Utara, malahan kami akan mendukung hal tersebut. Namun jika perusahaan tidak mau berkomunikasi dengan pemerintah, maka konflik seperti ini kita juga yang menyelesaikannya," tutup Sarnawi. ***
