Network
WARTA PONTIANAK – Kota Singkawang siap melaksanakan Festival Hak Asasi Manusia (HAM) 2023 pada 17-19 Oktober 2023. Lebih dari 500 peserta dan undangan direncanakan hadir dari berbagai penjuru Indonesia dan luar negeri.
Festival HAM akan dihadiri oleh sejumlah pejabat pemerintah pusat hingga daerah lainnya, juga tamu perwakilan dari negara sahabat.
Festival HAM 2023 mengangkat tema “Bersatu Menjaga Martabat Manusia Indonesia yang Adil, Toleran, dan Inklusif”.
Pemilihan tema besar ini karena relevan dengan kondisi Indonesia saat ini yang memerlukan peningkatan gema narasi-narasi keberagaman dan dapat merepresentasikan kearifan lokal tuan rumah, serta cita-cita untuk mendorong dan meyakinkan masyarakat yang adil, toleran, dan inklusif, baik di Indonesia maupun di dunia.
“Festival HAM ini adalah wujud dari komitmen bersama kita untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia untuk semua warga negara tanpa seorangpun yang tertinggal, no one left behind,” kata Tenaga Ahli Utama Bidang HAM KSP, Siti Ruhaini Dzuhayatin.
Selama 3 hari, gelaran Festival HAM akan menghadirkan 4 diskusi pleno dan 9 diskusi paralel, dialog orang muda, kunjungan ke sejumlah tempat yang memiliki makna penting terkait HAM, deklarasi Festival HAM, kampanye toleransi, sosialisasi anti-bullying, pertunjukan seni, hingga pameran produk dan kuliner lokal.
Hasil diskusi di semua sesi tersebut menjadi rumusan deklarasi yang berisi gambaran situasi kondisi HAM, temuan saat diskusi, dan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya. Harapannya, deklarasi rekomendasi yang disampaikan akan ditindaklanjuti secara konkret oleh pemerintah daerah dan pusat.
Menariknya, masyarakat luas juga akan diajak untuk merasakan dan mempelajari langsung makna toleransi dan inklusivitas yang menjadi tema besar festival ini. Hal ini dilakukan melalui kegiatan jalan-jalan ke tempat-tempat yang mencerminkan toleransi dan keberagaman yang kental di Kota Singkawang, yaitu area Masjid Raya dan Pekong Tua.
Baca Juga: Terima Kunjungan Pengendali Teknis I BPK, Ini yang Dibahas di Kemenkum dan HAM Kalbar
