Network
WARTA PONTIANAK - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat menerima kunjungan Pengendali Teknis I Badan Pemeriksa Keuangan, dalam rangka Pemeriksaan Terinci atas Kinerja Manajemen Pemasyarakatan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,
Bertempat di Aula Kanwil Kumham Kalbar, kegiatan dihadiri Kepala Divisi Administrasi Dwi Harnanto Kepala Divisi Pemasyarakatan Hernowo Sugiastanto, Kepala Bagian Program dan Humas Uray Aswin Umar, Pejabat Struktural Kanwil Kalbar serta Jajaran Pemasyarakatan diluar luar Kota via Zoom dan Tim Pengendali Teknis I Badan Pemeriksa Keuangan.
Kepala Divisi Administrasi, Dwi Harnanto membuka kegiatan ini serta menyampaikan peran strategis Kantor Wilayah, dalam meningkatkan kinerja pemasyarakatan untuk menanggulangi permasalahan overcrowded, yang dominan di isi WBP yang terlbat Kasus Narkoba, lebih lanjut dalam meningkatkan kinerja Bapas,
Dwi Harnanto mengatakan perlu adanya strukturalisasi pada Bapas. Efisiensi dalam pemberian remisi dan integrasi harus selalu dalam pantauan, dan saat ini ada alternatif mengurangi kepadatan dengan Asirum (Asimilasi di Rumah). ujar Dwi Harnanto.
Baca Juga: Survey Kepercayaan Publik ke Polri Meningkat, LDII Kalbar Apresiasi Kinerja Polisi
Joni Agung Priyanto, selaku Pengendali Teknis I Badan Pemeriksa Keuangan, menjelaskan beberapa poin yang perlu dievaluasi seperti Pemeriksaan Laporan Keuangan, Pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan Pemeriksaan Kinerja, ,dari ketiga jenis Pemeriksaan itu yang kita lakukan adalah pemeriksaan Kinerja, yaitu Empat area kunci seperti permasalahan populasi (overcrowded) pada Lapas, pembinaan dan pembimbingan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bapas, dan manajemen penyimpanan barang sebagai fungsi Rupbasan serta manajemen TI (SDP) yang memegang peranan penting dalam pemasyarakatan terkait Warga Binaan. Lebih lanjut, Joni Agung Priyanto mengharapkan koordinasi yang baik dengan Kanwil Kemenkumham Kalbar terkait kunjungan pemeriksaan pada UPT Kanwil Kemenkumham Kalbar yang akan datang.
Acara ditutup dengan penyerahan Surat Tugas dari Tim BPK kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat. ***
