Network
WARTA PONTIANAK – Satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), merupakan inisiatif pemerintah Indonesia dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, efisien, dan bebas dari praktik korupsi.
Tujuan pembentukan satuan kerja dengan predikat WBK dan WBBM melibatkan upaya untuk meningkatkan integritas, kualitas, dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat instansi pemerintah.
Bertempat di Aula Kanwil Kemenkumham Kalbar, Staf Khusus Menkumham Bidang Isu-isu Strategis, Bane Raja Manalu, memberikan arahan dan penguatan terkait Reformasi Birokrasi.
Dalam sambutannya membuka kegiatan, Kakanwil Kemenkumham Kalbar, Muhammad Tito Andrianto, menggarisbawahi kondisi terkini wilayah kerja Kanwil yang melibatkan 27 satuan kerja, 4 Pos Lintas Batas Internasional, dan 11 Pos Lintas Batas Tradisional.
Menurutnya, keterbukaan informasi adalah pondasi utama untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga publik. Dengan komitmen meningkatkan transparansi, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami dan memanfaatkan pelayanan yang disediakan.
“Dalam era digital, manajemen website dan media publikasi diakui sebagai aspek krusial dalam menjalin komunikasi dengan masyarakat. Kanwil berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas konten yang disajikan melalui platform tersebut, dengan tujuan memberikan informasi yang lebih mendalam dan bermanfaat bagi masyarakat," ujarnya.
Kakanwil juga mengungkapkan ketersediaan Layanan Pengaduan di Kanwil, mengakui hak setiap masyarakat untuk menyampaikan pengaduan dan keluhan. Ini dianggap sebagai saluran yang efektif dan efisien untuk merespons dan menanggapi setiap aspirasi masyarakat, menjadi landasan perbaikan dan peningkatan kinerja dalam upaya reformasi birokrasi.
Baca Juga: Atbah Romin Suhaili Apresiasi Kejaksaan Negeri Sambas Terapkan WBK dan WBBM
Dalam arahan dan penguatannya, Staf Khusus Menkumham Bidang Isu-isu Strategis, Bane Raja Manalu, menegaskan bahwa Reformasi Birokrasi bukan sekadar respons terhadap permasalahan tata kelola pemerintahan, melainkan suatu langkah berorientasi pada dampak positif yang dihasilkan.
