Network
Dengan kondisi seperti itu, dia bersama rekan-rekannya mengambil sikap untuk keluar dari ruangan.
Dia pun menegaskan, apa yang disampaikan Pj Wali Kota Singkawang mengenai anggaran satu relif itu nilainya puluhan juta rupiah.
"Yang kami permasalahkan itu bukan soal harga, tetapi kami hanya minta tuntutan kami dipenuhi," ungkapnya.
Ia membenarkan, jika desain pagar Pemkot Singkawang tidak mengandung nilai nasionalis dan tidak mencerminkan Bhinneka Tunggal Ika.
Baca Juga: Lantik Tiga Pejabat Eselon II, Bupati Kapuas Hulu: Buktikan Kemampuan Kalian dalam Bekerja
Mengenai kejadian tersebut, MPI dan KNPI Singkawang mengambil sikap, pertama, mosi tak percaya kepada Pj Wali Kota Singkawang Sumastro.
Kedua, menolak perpanjangan Pj Wali Kota Singkawang dan supaya dapat didengar oleh Kementerian Dalam Negeri.
Ketiga, Pj Wali Kota Singkawang telah membuat kebijakan yang diskriminatif dan tidak nasionalis. Keempat, Pj Wali Kota Singkawang diduga telah mencoreng Singkawang sebagai kota tertoleran se-Indonesia yang selama ini sudah dirasakan.
Kelima, Pj Wali Kota Singkawang diindikasikan tunduk dan patuh pada kepentingan oligarki dan kebijakan elite tertentu. Keenam, Pj Wali Kota Singkawang ada indikasi bernuansa manajemen konflik.
Ketujuh, Pj Wali Kota Singkawang diduga telah membuat kegaduhan dimasa pesta demokrasi Pemilu 2024. Delapan, Pj Wali Kota Singkawang ke depan diharapkan dijabat oleh orang-orang yang bersih dari kepentingan oligarki dan fokus kepada pembangunan daerah serta mengawal netralitas Pemilu 2024.
