Tuntut Hak Pengelolaan di Terminal Pelabuhan Kijing ke Pelindo, APBMI Mempawah akan Gelar Demo

"Menuntut dan memperjuangkan hak Kami agar diberdayakan oleh Pelindo sebagai pengelola terminal di Pelabuhan Kijing yang diberikan hak dari pemerintah untuk mengelola Badan Usaha Milik Usaha Negara (BUMN) bukan merupakan hak milik dari Pelindo atau miliknya perusahaan Tanjung Priok tetapi hak umum," ujar dia.

Apabila tuntutan tidak bisa diberikan, ditegaskan Mahdi, pihaknya siap melakukan upaya untuk mendapatkan haknya.

"Kami siap melakukan dengan segala cara untuk melakukan tindakan terhadap pihak perusahaan Pelindo maupun perusahaan Tanjung Priok yang mengatasnamakan anak cabang Pelindo yang sudah jelas bukan orang tempatan," ujar dia.

Baca Juga: Terungkap, Sebanyak 49 Persen Pemilik Kendaraan di Tanah Air Tidak Patuh Bayar Pajak

Dikatakannya, perusahaan Tanjung Priok sudah merajalela dan telah merampas hak untuk kearifan lokal.

"Perlu diketahui di terminal Pelabuhan Kijing bukan Pelabuhan Tanjung Priok. Kami DPC APBMI Mempawah dan 5 perusahaan bongkar muat bukan sekedar perusahaan nama perusahaan bongkar muat. Perusahaan bongkar muat Kami berdasarkan surat keputusan yang sudah sah di pemerintahan, dan Pelindo sebagai pengelola harus tahu itu," ujar dia.

Apalagi saat ini, ditambahkannya, sudah ada perjanjian dan nota kesepahaman kerjasama DPP APBMI dengan Pelindo yang ditandatangani pada tanggal 27 Oktober 2022 di Hotel Parapat Niagara, Medan.

Baca Juga: Jembatan Marsedan di Semitau Diresmikan, Bupati Kapuas Hulu Minta Jembatan Lain Juga Diperhatikan

Sekedar informasi, adapun, sejumlah tuntutan yang akan disampaikan dalam demo nantinya, yakni meminta perusahaan bongkar muat di Mempawah, diberdayakan di terminal Pelabuhan Kijing.

Kedua, perusahaan bongkar muat yang diberdayakan harus terdaftar di DPC APBMI Kabupaten Mempawah. Ketiga, meminta atas nama 5 perusahaan bongkar muat yang sudah terdaftar di DPC APBMI Kabupaten Mempawah agar bisa diakomodir dan diberdayakan di terminal Pelabuhan Kijing.