WARTA PONTIANAK - Peneliti senior Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai isu dikotomis seperti radikal, non-radikal, dan semacamnya tak bakal lagi laku pada Pemilu 2024.
“Hal-hal seperti itu tidak perlu dan tidak laku lagi dijual pada Pilpres 2024,” ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Minggu 19 Juni 2022.
Jika dibandingkan Pemilu 2019, katanya saat ini situasi jauh lebih cair dan terbuka. Pada pemilu sebelumnya masyarakat terdikotomi. Label radikal, nonradikal, dan intoleran cukup kental mewarnai pesta demokrasi pada Pemilu 2024.
Baca Juga: 8 Anak Jalanan Diamankan PJR saat Joget-joget Bikin Konten di Taman Ruas Tol
Ia memperkirakan dalam menyongsong Pilpres 2024 diyakini masyarakat tidak akan berpandangan kelompok tertentu lebih religius, nasionalis, dan lain sebagainya.
Kendati demikian, khusus pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Siti memberikan pandangan tersendiri.
Menurut dia, pertemuan Prabowo Subianto dengan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menunjukkan perlunya sinergi dalam menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
“Dari pertemuan tersebut menunjukkan politik ini sangat inklusif dan terbuka,” kata Siti Zuhro
Dengan kata lain, tidak ada satu pihak yang bisa mengatakan atau mengklaim dirinya digdaya sehingga koalisi beberapa partai politik diharuskan dalam menghadapi Pilpres 2024.
Meskipun basis massa Nahdlatul Ulama (NU) di Tanah Air tergolong kuat, menurut dia, berdasarkan fatwa PBNU, belum tentu (rekomendasinya, red) tertuju pada PKB pada Pilpres 2024.
Ia melihat saat ini saling ketergantungan tersebut begitu menonjol. Artinya, tidak tidak ada pihak yang bisa mengatakan seolah-olah hanya orang tertentu yang bisa jadi arsitek atau mendominasi perpolitikan Indonesia.
Baca Juga: Gus Miftah Pertanyakan Agama Rendang, Ustaz Adi Hidayat: Kurang Kerjaan
“Ini sangat bagus karena pemilu akan mengedepankan sisi-sisi positif dan itu yang kita harapkan,” harap dia.***