Network
Baca Juga: Lindungi Anak dan Anak Penyandang Disabilitas, Kapolda NTB Diganjar Penghargaan
Separuh lebih dari penyokong dana menyampaikan keinginan tersebut secara eksplisit baik tertulis maupun lisan.
“Ujung-ujungnya mereka ingin dipermudah kalau mereka melakukan perizinan, apakah termasuk kehutanan atau perizinan yang lain, lalu kemudahan untuk ikut serta dalam tender nanti, kemudian yang ketiga mereka ingin jaminan keamanan pada saat menjalankan bisnis mereka,” papar Wawan.
Parahnya, 83,80 persen calon kepala daerah yang dibantu menyatakan kesanggupan memenuhi harapan penyokong dana. “Hampir 84persen mereka menjawab ya, akan memenuhi permintaan para sponsor tadi,” katanya.
Wawan menambahkan sejak 2010 KPK berusaha mencegah dan memberantas korupsi dakam tata kelola kehutanan, sejak perencanaan.
Salah satunya, menyangkut perizinan. KPK menemukan adanya kasus-kasus upaya suap.
“Ternyata mereka harus mengeluarkan 600 juta hingga 22 miliar per tahun untuk mendapatkan konsesi, uang yang beredar pun sangat besar,” tambahnya. ***
