Network
WARTA PONTIANAK - Hingga saat ini Tiongkok masih ngotot memperjuangkan klaim wilayanya di Laut China Selatan.
Padahal klaim yang diajukan Tiongkok ini sudah jelas menentang aturan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hukum Laut (UNCLOS).
Indonesia sendiri sebenarnya tidak secara langsung bersengketa dengan klaim China.
Namun negara-negara ASEAN seperti Vietnam, Malaysia, Filipina dan Brunei paling terdampak akan klaim ini.
Diketahui bila teritori negara tersebut kini sudah diklaim China, tanpa memperdulikan keberadaan UNCLOS.
Seelumnya Negara pimpinan Xi Jinping itu ingin berkuasa dengan mengklaim 9 titik lokasi Laut China Selatan atau disebut nine dash line.
Baca Juga: Pengamat Indonesia: Kehadiran Militer AS di Laut China Selatan Perlu Diwaspadai
Garis ini mengelilingi 90% perairan yang diperebutkan dan membentang 2.000 kilometer dari daratan China.
Indonesia yang tak terlibat bukan berarti tidak berbuat apa-apa.
Bahkan dengan tegas dalam catatan diplomatik yang dikirim ke Sekjen PBB pada 26 Mei lalu, Indonesia menyatakan menolak klaim Nine Dash Line.
Tindakan tegas juga selalu ditunjukkan Indonesia dalam mempertahankan wilayahnya, terutama dari kapal-kapal China yang ingin mencuri ikan.
Demi memperkuat pertahanan nasional di Laut China Selatan, Angkatan Laut Indonesia akan memindahkan pangkalan militernya ke Pulau Natuna.
Baca Juga: Tiongkok Sebut Laut China Selatan Sebagai Rumah Bersama
Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono mengatakan Armada Komando Angkatan Laut Angkatan Laut (Guspurla) yang saat ini ditempatkan di ibu kota Jakarta akan dipindahkan secara permanen ke Natuna.
Aksi ini diambil menyusul meningkatnya ketegangan di Laut China Selatan dan wilayah tersebut.
"Untuk mengantisipasi sesuatu yang bisa terjadi kapan saja, Panglima TNI bisa langsung memimpin kapal perang dengan satuan tugas yang dikerahkan," kata Margono kepada wartawan.
Akan dibuat pasukan yang bertugas melakukan operasi tempur laut dan amfibi untuk mendukung penguasaan laut serta mencapai tujuan strategis guna menegakkan hukum dan kedaulatan di laut teritorial.
Selain di wilayah Natuna, seperti diberitakan Zona Jakarta berjudul "Siap Hadapi Tiongkok di Laut China Selatan, Indonesia Pindahkan Pangkalan Militer ke Natuna" TNI AL juga mengantisipasi kerentanan di perbatasan laut, antara lain Selat Malaka, Blok Ambalat, dan Samudra Pasifik.
Baca Juga: Berkunjung ke Indonesia, Mike Pompeo Puji Indonesia Soal Laut China Selatan
Dari segi kelengkapan senjata, Indonesia kini juga tengah melakukan investasi untuk membangun kapal merang dari Denmark dan Jepang.
Sebagaimana diberitakan Zonajakarta.com sebelumnya, Indonesia akan membeli fregat Iver Huitfeldt dari Denmark dan kedua, fregat 30FFM dari Jepang.
Tak main-main, dari Jepang total Indonesia akan mendatangkan 8 kapal perang yang akan menjadi kekuatan Striking Force TNI AL menemani Diponegoro Class, Martadinata Class dan Bung Tomo Class.
Sebelumnya Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi memberikan pernyataan tegas soal wilayah Indonesia.
Ia menyebut Indonesia tidak berpihak dan tidak akan menyerahkan teritorinya pada negara manapun.
Baca Juga: Tiongkok Kirim Kapal Mata-mata ke Laut China Selatan
"Saya ingin tegaskan bahwa dengan politik bebas aktif Indonesia, Indonesia tidak akan menyerahkan teritorinya untuk pangkalan asing negara manapun," kata dia dalam acara virtual di Jakarta beberapa waktu lalu.
"Kenapa ini perlu ditekankan karena beberapa waktu belakangan ini ada berita-berita yang mengatakan Indonesia akan jadi pangakalan militer Tingkok. Indonesia akan jadi pangkalan militer AS," tandas dia.
