Network
WARTA PONTIANAK - Amerika Serikat meningkatkan kehadiran militernya di kawasan Laut China Selatan yang masih disengketakan selama beberapa terakhir ini.
Para pengamat mengatakan langkah AS melipatgandakan penangkapan ikan ilegal tidak diatur dan tidak dilaporkan atau unregulated and unreported (IUU) memang disambut baik.
Tapi pengamat memperingatkan negara-negara di kawasan Laut China Selatan tidak akan menginginkan penegakan melalui hukum militer yang dapat memicu sengketa lebih besar, tidak hanya dengan Tiongkok.
Baca Juga: Tiongkok Sebut Laut China Selatan Sebagai Rumah Bersama
Gilang Kembara, seperti diberitakan Pikiran Rakyat.com berjudul "Pengamat Indonesia Sebut Hadirnya Militer AS di Laut China Selatan Harus Diwaspadai" peneliti dari Center for Strategic and International Studies di Jakarta, mengatakan Indonesia tidak akan menyambut pendekatan militeristik yang dilakukan oleh AS untuk menekan penangkapan ikan ilegal IUU.
“Menurut saya bagus jika AS menawarkan kerja sama dengan penjaga pantai ke Indonesia, karena IUU fishing itu tindak pidana, jadi perlu penegakan hukum untuk melawannya,” ujarnya.
"Tapi jika yang mereka tawarkan adalah kerja sama dengan Angkatan Laut AS, dan ini menjadi masalah (militer), pendekatan itu berlebihan karena menurut saya penangkapan ikan IUU bukanlah ancaman eksistensial bagi suatu negara," katanya menambahkan.
Baca Juga: Hadapi Tiongkok atas Klaim Laut China Selatan, Pengamat: Cara Indonesia Dulu dan Sekarang Berbeda
Selain pengamat dari Indonesia, Asyura Salleh seorang spesialis keamanan maritim di Singapura, mengakui upaya AS melawan penangkapan ikan IUU akan dilihat sebagai 'sikap anti-Tiongkok mengingat pemerintahan Donald Trump melawan pengaruh Beijing di kawasan Laut China Selatan.
