Network
"Jadi itu, kita minta ditambah karena banyak kasus yang ditangani hingga akhir tahun ini," ucapnya.
Selain persoalan anggaran, Komisi III DPR RI juga meminta penjelasan terkait serapan aspirasi yang direalisasikan melalui program legislasi nasional, di antaranya RUU Kejaksaan dan RUU Jabatan Hakim. Ditambah lagi ancang-ancang RUU PTUN mengenai putusan eksekutorial.
Serta peran APH dalam penyelamatan aset negara, di antaranya kasus lahan KEK Mandalika dan lahan daerah wisata Gili Trawangan.***
