Network
WARTA PONTIANAK - Menjelang akhir tahun 2020, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mendapatkan kabar gembira atas lolosnya dua unit kerja Kemlu yaitu Direktorat Fasilitas Diplomatik dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan sebagai unit kerja yang berhasil mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Penghargaan tersebut diserahkan secara simbolis dari Kementerian PANRB pada acara penghargaan Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas Menuju WBK/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Senin, 21 Desember 2020.
Kedua unit ini dinilai telah memenuhi kriteria sebagai unit kerja yang cakap dalam melakukan inovasi dan perubahan khususnya dalam meningkatkan integritas dan pelayanan, serta mampu menjadi unit kerja percontohan yang berintegritas, bebas dari korupsi dan memberikan pelayanan prima.
Baca Juga: Setelah Besok Dilantik Jadi Mensos, Risma Tancap Gas Perbaiki Data Bansos
Dalam arahannya Wakil Presiden RI, KH. Ma'ruf Amin menyampaikan agar setiap unit kerja yang berhasil mendapatkan predikat WBK/WBBM tetap mempertahankan prestasidnya dengan terus berbenah diri.
“Reformasi Birokrasi (RB) merupakan pilar dalam mewujudkan visi Indonesia Maju. Menegakan integritas birokrasi perlu didukung oleh upaya serius yang berkesinambungan", demikian disampaikan Wapres RI dikutip Warta Pontianak dari laman resmi Kemlu, Selasa, 22 Desember 2020.
Menurutnya, keberhasilan RB ditentukan oleh SDM unggul dan berintegritas, sebagai agen perubahan dan kemajuan. Cakupan RB harus diperluas, sehingga akselerasi perbaikan pelayanan dan inovasi menjadi semakin kuat dan berkesinambungan untuk dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan pelayanan dari masyarakat.
Baca Juga: Melihat Kemeriahan Natal Masyarakat Indonesia di Palmerston
Reformasi Birokrasi merupakan suatu kebutuhan untuk memastikan terciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, sebagai prasyarat utama akselerasi pembangunan nasional.
Unit kerja yang berhasil mendapatkan predikat WBK/WBBM merupakan unit kerja pelayanan strategis yang pimpinan dan jajarannya memiliki komitmen kuat khususnya untuk meningkatkan integritas, memberantas korupsi dan meningkatkan pelayanan publik yang baik.
