Network
Walaupun ada peningkatan skor secara nasional dimana tahun 2022 skor IKIP nasional 74,43 dan skor IKIP tahun 2023 adalah 75,40 naik 0,97 point, namun pengukuran indeks ini belum mencerminkan realitas sesungguhnya di lapangan, karena berdasarkan hasil FGD yang dilakukan di 34 provinsi, sebagian pokjada masih belum maksimal dalam penyajian data dan fakta yang penting sebagai dasar pengukuran indeks untuk dapat dipertanggung-jawabkan kepada para Informan Ahli Daerah.
Selain itu, masih adanya mindset menganggap IKIP ini sebagai ajang kompetisi, sehingga Informan Ahli yang dipilih adalah yang bisa dikondisikan sesuai keinginan demi menaikkan nilai IKIP di provinsinya, tanpa didukung data dan fakta yang valid. Padahal, IKIP merupakan helicopter view untuk melihat bagaimana potret keterbukaan di setiap provinsi sesuai dengan kenyataan yang ada, sehingga sangat dibutuhkan objektivitas dalam penyajian data fakta maupun dalam memberikan penilaian, apakah benar pemerintah/badan publik sudah sedemikian terbukanya, dan informasi yang disajikan sudah memiliki dampak dan memberi manfaat bagi masyarakat.
"Untuk itu perlu ditekankan kepada seluruh Provinsi bahwa IKIP merupakan survey dan bukanlah kompetisi sehingga provinsi tidak perlu berlomba-lomba untuk memperoleh nilai tertinggi, namun sebaliknya IKIP memerlukan penyediaan data dan fakta yang relevan serta penilaian yang objektif, agar hasilnya benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, sebab hasil IKIP dapat dijadikan rujukan dalam indeks-indeks komposit lainnya seperti IDI dan lain sebagainya," ungkap Vici yang juga Mantan Ketua KI Kalbar, itu.
Vici menyampaikan apresiasi kepada provinsi yang dipandang objektif dalam pelaksanaan FGD IKIP 2023 baik berupa penyajian data-fakta maupun objektivitas antar Informan Ahli Daerah, yaitu untuk Pokjada Provinsi Kepulauan Riau, Pokjada Provinsi Gorontalo; Pokjada Provinsi Kalimantan Barat; Pokjada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; Pokjada Provinsi Aceh, Pokjada Provinsi NTB, Pokjada Provinsi Jambi, Pokjada Provinsi Bengkulu, Pokjada Provinsi Jawa Timur, Pokjada Provinsi Sulawesi Barat, Pokjada Provinsi Banten, Pokjada Provinsi Maluku, Pokjada Provinsi Sulawesi Barat, Pokjada Provinsi Papua Barat, dan Pokjada Provinsi Sulawesi Utara.
Menanggapi itu, Ketua Pokjada Kalbar M. Darusalam yang menghadiri kegiatan NAC di Jakarta mengatakan, Kalimantan Barat turut berbangga karena mendapatkan apresiasi sebagai pokjada yang objektif dalam pelaksanaan ikip 2023 baik dalam pemaparan fakta dan peristiwa ttg keterbukaan informasi di kalbar maupun dalam pemilihan dan penilaian oleh informan ahli. Menurutnya, saat FGD yang dilakukan di Kalbar, sejumlah data dan fakta yang ditampilkan oleh Pokjada serta Informan Ahli, sudah mewakili sejumlah kebutuhan untuk indeks ini.
“Indeks ini merupakan hasil murni dari penilaian 9 orang Informan Ahli yang dibagi dalam tiga kategori yakni Pelaku Usaha, Pemerintah, dan Unsur Masyarakat. Sejumlah unsur sudah menampilkan hal yang relevan tidak dilebih-lebihkan. Ini merupakan hasil murni,” ungkap M. Darusalam yang juga Komisioner Bidang PSI Komisi Informasi Kalbar, di Jakarta, Kamis, 15 Juni 2023.
Darsa sapaan akrabnya mengatakan, perlu diketahui jika, indeks keterbukaan informasi publik atau IKIP ini bukanlah ajang lomba antar-provinsi, seperti lomba-lomba yang dilakukan oleh sejumlah Kementrian.
“Indeks yang dilakukan oleh Komisi Informasi ini merupakan nilai murni untuk melihat sejauh mana keterbukaan informasi publik di suatu daerah. Yang menarik adalah, IKIP ini sudah mendapatkan uji teknis dari BPS, sehingga dapat menjadi acuan kedepannya, agar setiap pemerintah daerah bisa meningkatkan keterbukaan informasi di badan publiknya,” tuturnya.
Sedangkan, Anggota Pokjada Kalbar yang juga Wakil Ketua Komisi Informasi Kalbar, Reinardo Sinaga mengatakan, realitas yang terjadi dari hasil indeks yang dilakukan oleh 9 informan ahli di Kalbar ini sungguh sangat membanggakan.
“Informan ahli pada saat IKIP 2023 dari Kalbar terdiri dari 3 unsur, yakni ada dari Unsur masyarakat, pelaku usaha, dan juga ada dari pemerintah. Ketiga unsur ini seperti yang disampaikan sebelumnya sungguh sangat membanggakan, karena nilai yang diberikan sangatlah objektif. Buktinya hasil pengamatan KI pusat dan juga Informan Nasional, IKIP di Kalbar masuk dalam kategori objektif,” ujarnya di Pontianak.
