Network
"Harus dikaji dulu oleh mereka. Setelah dikaji TP2GD dan berkas semuanya, termasuk foto, dokumen perjuangan itu diverifikasi oleh TP2GD, baru diusulkan ke pusat oleh gubernur pada Kemensos," kata Bambang.
Baca Juga: Ketimbang Bangun Kantor dan Beli Mobil Dinas, Muda Prioritas Bangun Jalan di 2021
Sebelumnya, Jamiyah Batak Muslim Indonesia (JBMI) mengusulkan Megawati menjadi pahlawan demokrasi.
Usulan tersebut disampaikan ketua JBMI, Albiner Sitompul, kepada Kementerian Sosial (Kemensos) pada Selasa 20 Oktober 2020 lalu.
Usulan tersebut dilontarkan lantaran Megawati sempat melawan penindasan rezim Presiden RI ke-2 Soeharto.
Usulan ini juga dilatar belakangi karena Megawati memiliki peran penting dalam sejarah demokrasi di Indonesia,” ucap Albiner.
Terkait usulan tersebut, Sekretaris Jenderal Kemensos, Hartono Laras, belum mau memberikan komentar tentang usulan JBMI.
“Usulan mengenai pemberian gelar pahlawan sebelumnya memang sudah banyak dari pemerintah daerah,” ucap Hartono.
Hanya saja, Hartono tak mengetahui berapa angka pastinya.***(Silmi Fadillah Meitasnia/Pikiranrakyat-tasikmalaya.com)
