Network
WARTA PONTIANAK – Tiga Fraksi DPR RI memberikan catatan kepada calon Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo, yaitu Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PKS, dan Fraksi PAN, yang disampaikan dalam rapat internal Komisi III DPR terkait pengambilan keputusan calon Kapolri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu 20 Januari 2021.
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengatakan Kapolri terpilih harus dapat meningkatkan citra kepolisian sebagai alat negara yang berperan memelihara keamanan, ketertiban, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat agar terpeliharanya keamanan dalam negeri.
"Demokrat memberikan beberapa catatan, pertama calon Kapolri harus meningkatkan kinerja yang lebih baik sehingga anggota Polri menjadi aparat penegak hukum yang independen, netral, imparsial, dan tegas tanpa tebang pilih dalam penegakan hukum," kata Hinca dalam Rapat Internal Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, dilansir dari Antara.
Baca Juga: Mendagri Tito Ajak Calon Kapolri Listyo Sigit Kawal Sidang Sengketa Pilkada 2020
Kedua, menurut dia, Polri harus mampu menyelesaikan permasalahan terkait isu intoleransi dan radikalisme di Indonesia dengan cara-cara yang profesional.
Dia menjelaskan, ketiga, prioritas Polri jangan hanya keamanan di ibu kota saja, namun wilayah Indonesia Timur harus jadi prioritas khususnya situasi keamanan dan isu-isu pelanggaran HAM dan demokrasi di Papua.
Hinca mengatakan, selain penegakan hukum terhadap kejahatan konvensional, Polri juga harus mampu menegakkan hukum dalam kejahatan luar biasa seperti korupsi dan narkoba.
Menurut dia, Polri harus dapat bekerjasama dengan penegak hukum lain, seperti KPK dan Kejaksaan dalam pemberantasan korupsi.
Baca Juga: Listyo Sigit Calon Tunggal Kapolri Pilihan Jokowi, Ini Respons Cornelis
"Kapolri yang baru harus dapat berdiri diatas semua kelompok dan kepentingan agar keadilan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia," katanya.
Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS Dimyati Natakusumah menjelaskan Polri menjadi etalase hukum di Indonesia, sehingga baik atau buruknya hukum dapat tercermin dari sikap profesionalisme yang ditunjukkan aparat Polri dalam menangani berbagai persoalan.
Dia mengatakan Polri harus menjadi alat negara yang berada di tengah, bersikap adil, non-partisan, tidak terlibat politik praktis, dan tidak menjadi alat kekuasaan.
Baca Juga: Ini Harapan Novel Baswedan Pada Listyo Sigit, Calon Kapolri Pilihan Jokowi
