WARTA PONTIANAK – Politik identitas adalah strategi politik yang memanfaatkan identitas kelompok tertentu, seperti agama, etnis, ras, gender, atau orientasi seksual, untuk memobilisasi dukungan politik.
Politik identitas sering kali digunakan untuk membangun koalisi dan menggalang suara dalam pemilihan umum.
Jenis-jenis Politik Identitas:
- Politik Agama: Penggunaan isu agama dalam kampanye politik, seperti pencalonan pemimpin berdasarkan agama mayoritas atau penolakan terhadap kelompok agama minoritas.
- Politik Etnis: Politik yang memprioritaskan kelompok etnis tertentu, seperti pemberian akses dan peluang yang lebih besar kepada kelompok etnis tertentu.
- Politik Ras: Politik yang memicu diskriminasi rasial, seperti segregasi ras dan kebencian terhadap ras tertentu.
- Politik Gender: Politik yang memperjuangkan kesetaraan gender, seperti penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dan peningkatan partisipasi perempuan dalam politik.
Dampak Politik Identitas:
Positif:
- Membantu kelompok minoritas untuk memperjuangkan hak-hak mereka dan mendapatkan akses yang sama dalam politik.
- Meningkatkan partisipasi politik masyarakat.
- Memperkuat identitas kelompok dan rasa solidaritas.
Baca Juga: SBY Nilai Politik Identitas Sangat Berbahaya
Negatif:
- Memperkuat polarisasi dan fragmentasi masyarakat.
- Melemahkan demokrasi dan toleransi.
- Mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- Memperparah diskriminasi dan ketidakadilan.
Contoh Politik Identitas:
- Penggunaan ayat suci dan simbol agama dalam kampanye politik.
- Politik etnis di Indonesia, seperti pemilihan kepala daerah yang didasarkan pada suku mayoritas.
- Politik ras di Amerika Serikat, seperti gerakan Black Lives Matter yang memperjuangkan kesetaraan ras.
- Politik gender di negara-negara yang masih memiliki budaya patriarki, seperti perjuangan untuk mendapatkan hak pilih perempuan.
Baca Juga: Survei Indikator Politik Indonesia sebut Mayoritas Pemilih Anies Baswedan Masyarakat Terdidik