Network
WARTA PONTIANAK – Di Indonesia, Tunjangan Hari Raya (THR) dari pemerintah merupakan apresiasi dan dukungan finansial bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), pensiunan, dan penerima pensiun jelang Hari Raya Idul Fitri.
Pemberian THR ini tidak hanya bertujuan untuk meringankan beban pengeluaran mereka saat lebaran, tetapi juga sebagai simbol penghargaan atas kinerja dan pengabdian selama setahun.
Besaran dan Ketentuan THR
Besaran THR yang diterima PNS dan penerima lainnya biasanya diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah (PP) yang diterbitkan setiap tahun. Untuk tahun 2024, landasan hukumnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas (Gaji Ke-13) Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024.
Berikut beberapa poin penting mengenai THR dari pemerintah:
Jumlah THR: Umumnya, THR yang diberikan setara dengan satu bulan gaji pokok. Namun besaran pastinya bisa berubah sesuai dengan penetapan pemerintah pada tahun tersebut. Peraturan Pemerintah biasanya juga mempertimbangkan faktor-faktor seperti kondisi fiskal negara dan tingkat kenaikan gaji PNS.
Jadwal Pembayaran: THR biasanya dibayarkan paling lambat H-7 (tujuh hari) sebelum Hari Raya Idul Fitri. Hal ini bertujuan untuk memungkinkan penerima THR mempergunakan dana tersebut untuk keperluan persiapan lebaran. Pencairan THR yang terlambat dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Komponen yang Dihitung: THR dihitung berdasarkan gaji pokok saja, tidak termasuk tunjangan jabatan, tunjangan kinerja, atau penghasilan tambahan lainnya.
Baca Juga: Larang Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik, Pejabat Juga Dilarang KPK Terima THR dari Pengusaha
Proses dan Penyaluran THR
Instansi tempat PNS bekerja biasanya bertanggung jawab untuk menghitung, memproses, dan menyalurkan THR kepada para pegawainya. Dana THR berasal dari anggaran negara yang dialokasikan khusus untuk keperluan tersebut. Dalam penyalurannya, bisa dilakukan melalui transfer rekening gaji PNS atau secara langsung di kantor instansi sesuai kebijakan masing-masing.
Penting diketahui bahwa pemberian THR kepada PNS dan penerima lainnya bukan merupakan hak otomatis. Dalam peraturan pemerintah, ada beberapa situasi di mana THR tidak diberikan. Misalnya, PNS yang sedang dalam proses disiplin, sedang cuti di luar tanggung negara, atau mengalami pemberhentian tidak hormat. Untuk informasi lebih lengkap dan akurat, Anda perlu memeriksa peraturan pemerintah yang berlaku pada tahun tersebut. ***
