WARTA PONTIANAK - Pasca konflik, junta militer Myanmar akan membuka kembali sekolah dasar negeri, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas pada 1 Juni 2021.
Namun, kebijakan tersebut ditentang atau ditolak oleh jutaan pelajar sekolah di Myanmar. Mereka menyatakan enggan masuk sekolah.
Baca Juga: Obama sebut Junta Militer Myanmar Rezim Pembunuh dan Beresiko Menjadi Negara Gagal
Dikutip Warta Pontianak dari pikiran-rakyat.com, Jumat 21 Mei 2021, gerakan itu dilakukan seiring kegelisahan para pelajar akan apa yang disebut 'pengajaran perbudakan ala militer'.
"Saya mau masuk sekolah ketika revolusi (melengserkan junta militer) berhasil," ujar Eain, salah satu pelajar di Myanmar, berusia 14 tahun.
"Saya takut pergi ke sekolah jika militer masih berkuasa. Saya harus berkontribusi terhadap perjuangan merebut demokrasi," tuturnya.
Dikutip Pikiran-rakyat.com dari The Globe and Mail pada 18 Mei 2021, total ada sekitar 10 juta pelajar di Myanmar yang menolak masuk sekolah jika junta militer masih berkuasa.
Myanmar bergejolak sejak 1 Februari 2021 saat junta militer yang dipimpin Min Aung Hlaing mengudeta kepemimpinan Aung San Suu Kyi.
Aung San Suu Kyi yang berasal dari Partai Liga Nasional untuk Demokrasi dituding melakukan kecurangan saat memenangi pemilihan umum.
Baca Juga: Lima Orang Tewas saat Sebuah Bom Parsel Meledak di Myanmar
Demonstrasi menolak pemerintahan junta militer dilakukan oleh masyarakat Myanmar.
Namun. demonstrasi itu direspons oleh tindak kekerasan oleh aparat keamanan Myanmar.
Lebih dari 5.000 warga sipil ditahan oleh militer Myanmar, lebih dari 800 warga sipil dibunuh.
Banyak negara yang mengecam kekerasan yang dilakukan aparat keamanan Myanmar dalam menangani demonstran.
Sebelumnya, guru-guru di Myanmar juga menolak kembali mengajar di sekolah jika militer masih berkuasa.*** Rio Rizky Pangestu/Pikiran Rakyat