WARTA PONTIANAK - Beberapa waktu lalu pejabat di kepresidenan Donald Trump menyambut Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto yang berkunjung ke Pentagon, Amerika Serikat (AS).
Mereka menjamu menteri berumur 69 tahun itu setelah mencabut larangan de facto Prabowo untuk masuk ke AS.
Baca Juga: Yuk #HolidayFromHome di Forest Lagoon Tiap Hari! [PR]
Diketahui, larangan de facto tersebut dijatuhkan kepada Prabowo atas tuduhan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Baca Juga: Sempat Batalkan ILC, Karni Ilyas Kini Unggah Karikatur dengan Mulut Tertutup Masker
Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari laman Canberra Times, mantan anggota Komando Pasukan Khusus (Kopassus) itu disebut kerap menjadi tokoh kontroversial di Tanah Air.
Prabowo juga dituduh terlibat dalam kejahatan militer di Jakarta, Timor Timur, dan Papua Barat.
Namun sejak diangkat sebagai Menhan, Prabowo dinilai menjadi tokoh kunci ketika pemerintahan Trump berupaya memperdalam hubungan pertahanan dengan Indonesia.
Baca Juga: Rela Gelontorkan Rp1,3 Juta untuk Beli Bedak, Aurel Hermansyah: Kayak Langsung Cantik Gitu
Media lokal AS melaporkan, bahwa militer Indonesia juga sedang 'dirayu' oleh pihak Rusia dan Tiongkok.
Seorang pejabat senior pertahanan AS mendukung keputusan pemerintah menjamu Prabowo di Pentagon, di mana dia bertemu dengan Menhan AS, Mark Esper pada 16 Oktober 2020 lalu.
"Menteri Prabowo adalah menteri pertahanan yang ditunjuk oleh Presiden Indonesia, yang merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia," ujar pejabat yang tidak ingin disebutkan namanya itu.
Baca Juga: Jadi Mobil Angkot di Kota Depok, Segini Harga Wuling Confero Terbaru
Baca Juga: Explore Hijaunya Eco Village di Rainbow Springs Condovillas [PR]
Dirinya menganggap Prabowo sebagai mitra yang sangat penting bagi AS.
"Dia adalah rekan kami, dari kemitraan yang sangat penting, dan penting bagi kami untuk terlibat dengannya dan memperlakukannya sebagai mitra," tambahnya.
Prabowo dilaporkan akan menerima pengarahan resmi pada Kamis, 22 Oktober 2020 mendatang lantaran Pemerintah Indonesia sedang mempertimbangkan pembelian jet tempur.
Amnesty International dan kelompok HAM lainnya mengecam keputusan Departemen Luar Negeri AS yang memberi Prabowo visa dan mengizinkannya masuk ke AS.
Keputusan itu juga merupakan sesuatu yang telah dibantah selama bertahun-tahun sebelumnya.
Pada 2012 lalu, kepada Reuters Prabowo mengatakan visanya ditolak AS atas tuduhan memicu kerusuhan yang menewaskan ratusan orang setelah penggulingan Soeharto di tahun 1998.
"Keputusan Departemen Luar Negeri baru-baru ini untuk mencabut larangan Prabowo Subianto adalah pembalikan yang tiba-tiba dan pelanggaran kebijakan luar negeri AS yang telah lama ada," kata Joanne Lin dari Amnesty International.
Lin juga mengatakan bahwa kunjungan Prabowo tersebut adalah "bencana bagi hak asasi manusia di Indonesia".
Baca Juga: Yuk #HolidayFromHome di Forest Lagoon Tiap Hari! [PR]
Senator Patrick Leahy, penulis undang-undang yang melarang bantuan militer AS kepada unit militer asing dengan tuduhan pelanggaran HAM, juga mengutuk keputusan pemerintahan Trump tersebut.
Baca Juga: Rayakan Ulang Tahun Putrinya, Zaskia Adya Mecca Terharu Kenang Perjuangannya 10 Tahun Lalu
"(Prabowo) tidak memenuhi syarat untuk memasuki negara ini," tegasnya.
Lebih lanjut, Leahy menegaskan bahwa Presiden Trump serta menteri-menterinya mengabaikan kepentingan keadilan untuk orang-orang.
"Presiden dan menteri luar negeri telah menunjukkan sekali lagi bahwa bagi mereka 'hukum dan ketertiban' adalah slogan kosong yang mengabaikan pentingnya keadilan" pungkasnya.***