Network
WARTA PONTIANAK - Militer Myanmar didesak Badan HAM PBB untuk memulihkan pemerintahan sipil dan membebaskan pemimpin negara, Aung San Suu Kyi, menggemakan seruan dari ratusan ribu kota yang memadati kota di seluruh negeri.
Selama sesi khusus yang langka pada hari Jumat yang diminta oleh Inggris dan Uni Eropa, Dewan Hak Asasi Manusia mengadopsi resolusi yang menyerukan agar semua orang yang "ditahan secara sewenang-wenang" untuk dibebaskan dan "pemulihan pemerintah terpilih".
Baca Juga: Cari Simpati Publik, Junta Militer Myanmar Beri Grasi 23.314 Tahanan Politik
“Dunia sedang mengawasi,” kata wakil kepala hak asasi PBB Nada al-Nashif di awal sesi.
Lebih banyak protes nasional diperkirakan terjadi pada hari Sabtu menuntut para jenderal negara itu untuk melepaskan kekuasaan, dan membebaskan para pemimpin yang dipilih secara demokratis.
Selain Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint, lebih dari 350 lainnya telah ditahan sejak kudeta 1 Februari, termasuk aktivis, jurnalis, pelajar dan biksu, kata al-Nashif.
Selain itu, "perintah kejam telah dikeluarkan minggu ini untuk mencegah pertemuan damai dan kebebasan berekspresi," katanya, mengecam "penggunaan senjata mematikan atau senjata yang kurang mematikan" tanpa pandang bulu.
Tetapi sekutu tradisional militer Myanmar, termasuk Rusia dan China, mengecam sesi darurat tersebut sebagai gangguan dalam "urusan dalam negeri Myanmar".
'Berjuang sampai kemenangan'
