Network
WARTA PONTIANAK - Perdana Menteri Singapura meminta militer Myanmar untuk membebaskan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi untuk memungkinkan negara itu bergerak maju dan mengatakan sanksi akan merugikan rakyat daripada militer, seperti dilansir Antara, Selasa 2 Maret 2021.
Dalam transkrip wawancara dengan BBC, Lee Hsien Loong mengatakan militer akan belajar dari masa lalu bahwa demi kepentingan negaralah bagi militer untuk menyusun pengaturan dengan pemerintah sipil terpilih, karena cara militer tidak akan menuju ke mana pun.
Sebelumnya, para menteri luar negeri Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) bersiap untuk pertemuan khusus guna membahas situasi di Myanmar, dalam upaya memadamkan kekerasan yang mematikan dan membuka saluran untuk mengatasi krisis politik yang meningkat.
Baca Juga: Kudeta Militer Myanmar, Inggris Jatuhkan Sanksi Tambahan
Pembicaraan itu akan dilakukan dua hari setelah kerusuhan paling berdarah sejak militer menggulingkan pemerintahan terpilih yang dipimpin Aung San Suu Kyi sebulan lalu, hingga menimbulkan kemarahan dan unjuk rasa massal di seluruh Myanmar.
Menlu Singapura Vivian Balakrishnan mengatakan dia akan berterus terang dalam pertemuan yang berlangsung virtual pada Selasa, dan akan memberi tahu perwakilan militer Myanmar bahwa ASEAN sangat kecewa dengan kekerasan tersebut.
Baca Juga: Pengunjuk Rasa Tak Henti Berdemonstrasi Akibat Kudeta Militer Myanmar
Dalam wawancara televisi Senin malam 1 Maret 2021, dia mengatakan ASEAN akan mendorong dialog antara Suu Kyi dan junta.
"Ada kepemimpinan politik dan ada kepemimpinan militer, di pihak lain. Mereka perlu bicara, dan kami perlu membantu menyatukan mereka," kata Balakrishnan.***
