Network
WARTA PONTIANAK - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menegaskan bahwa semua anggota ASEAN menghormati prinsip non-intervensi dalam menyikapi krisis politik di Myanmar, tetapi juga mendorong restorasi demokrasi di negara itu.
“Menghormati prinsip non-intervensi adalah wajib. Saya sampaikan, tidak ada satu pun negara anggota ASEAN yang memiliki intensi untuk melanggar prinsip non-intervensi,” kata Retno usai mengikuti pertemuan khusus ASEAN untuk membahas situasi politik Myanmar, Selasa, 2 Maret 2021.
Namun, sebagai sesama anggota ASEAN, Indonesia menyeru Myanmar agar menjalankan juga prinsip serta nilai lain yang terkandung dalam Piagam ASEAN termasuk demokrasi, penghormatan terhadap HAM, pemerintahan yang baik, supremasi hukum, dan pemerintahan konstitusional.
Baca Juga: Kudeta Militer Myanmar, Inggris Jatuhkan Sanksi Tambahan
Untuk itu, kata Retno, Indonesia akan terus mendorong restorasi demokrasi di Myanmar dengan mengutamakan keinginan dan kepentingan rakyat Myanmar.
Dalam hal ini, Indonesia mengedepankan penyelesaian masalah melalui dialog antara pihak-pihak yang berkonflik di Myanmar.
“Suara rakyat Myanmar harus dihormati. Demokrasi menjamin kebebasan berpendapat, demokrasi juga menuntut adanya komunikasi dan dialog,” ujar Retno dalam pertemuan ASEAN yang juga dihadiri oleh menteri yang ditunjuk militer Myanmar, Wunna Maung Lwin.
Militer Myanmar merebut kekuasaan dari pemerintah terpilih yang dipimpin Aung San Suu Kyi, atas tuduhan kecurangan dalam pemilu November tahun lalu.
Baca Juga: Pengunjuk Rasa Tak Henti Berdemonstrasi Akibat Kudeta Militer Myanmar
Suu Kyi dan sejumlah pimpinan partai pemenang, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), ditahan sampai saat ini.
Kudeta itu telah memicu unjuk rasa oleh berbagai lapisan masyarakat di Myanmar, yang menentang kekuasaan militer dan menuntut pengembalian kekuasaan kepada pemerintah sipil.
Belakangan, unjuk rasa damai berubah menjadi kerusuhan karena penggunaan kekerasan oleh aparat keamanan setempat.
Baca Juga: Massa Penentang Kudeta Militer Myanmar Tak Goyah Gelar Aksi Walau Dilarang
Berdasarkan laporan Reuters, sedikitnya 21 pengunjuk rasa telah tewas sejak kerusuhan dimulai sebulan lalu, sedangkan pihak tentara mengatakan satu polisi tewas.
Indonesia telah menyerukan penghentian kekerasan di Myanmar serta pembebasan para pimpinan politik negara itu, untuk dapat membangun kondisi kondusif bagi terlaksananya dialog.***
