WARTA PONTIANAK - Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalbar, di Balai Rungsari Kantor DPRD Kalbar, Selasa 20 April 2021.
Adapun, Rapat Paripurna kali ini adalah penyampaian keputusan DPRD Kalbar terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalimantan Barat Akhir tahun anggaran 2020.
Wagub Norsan mengatakan, ada banyak item yang disampaikan oleh DPRD Kalbar untuk nantinya dapat diperbaiki oleh Pemerintah Provinsi Kalbar.
Salah satunya yang menjadi pembahasan yakni perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalbar. Pada tahun 2019 ke tahun 2020 IPM di Kalbar terdapat peningkatan dari 67,65 persen menjadi 67,66 persen. Dalam artian, IPM di Kalbar hanya naik 0,01 persen, dimana seharusnya target yang ditetapkan di tahun 2020 IPM di Kalbar yakni 67,8 persen.
“Insya Allah apa yang disampaikan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat akan kita tindaklanjuti, ada berapa hal yang menurut mereka masih belum maksimal dilaksanakan. Jadi kalau belum maksimal nanti kita akan tindaklanjuti,” kata Norsan kepada awak media.
Baca Juga: Wagub Kalbar Ria Norsan Harapkan IPM Mempawah Bisa Meningkat
Tidak hanya itu, pembangunan infrastruktur jalan di Provinsi Kalbar juga menjadi catatan bagi Pemprov Kalbar. Pasalnya, pemantapan jalan Provinsi di tahun 2020 baru mencapai 60,05 persen.
“Memang kita dalam tahun 2020 kemarin, kita belum maksimal untuk pembangunan jalan karena dana tersedot oleh Covid-19, Insya Allah di tahun 2021-2022 kita fokuskan untuk pembangunan infrastruktur jalan,” ungkapnya.
Sementara itu, berkaitan dengan rancunya angka peningkatan kemiskinan yang diperoleh Kalbar juga ditanyakan dan diminta oleh DPRD Kalbar untuk dilakukan pengecekan ulang. Karena menurut data, di tahun 2019 ke tahun 2020 dimana Kalbar tengah dilanda oleh pandemi Covid-19 tetapi angka kemiskinan malah menurun.
Baca Juga: Ria Norsan : Kalbar Dapat Predikat Terbaik Tangani Karhutla
“Bapak Gubernur sudah mengisyaratkan untuk seluruh instansi di Pemprov agar satu data. Jadi kita lihat nanti angka kemiskinan tidak sinkron apakah dari Pemprov atau dari BPS, biasanya tidak sinkron. Seperti contoh, angka jumlah penduduk antara Pemprov atau Dukcapil dengan BPS itu tidak sama, kalau Dukcapil ini kan setiap hari dia mengaudit, setiap hari yang lahir dan mati itu terdata, tetapi kalau BPS sekian tahun sekali, itu yang menjadi tidak sinkronnya data,” terang Norsan. ***