Network
WARTA PONTIANAK - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Singkawang telah memutakhirkan 7.356 data pemilih dalam kurun waktu setahun di 2020. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari tiga kategori pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (DPB).
"Yakni potensi pemilih baru, tidak memenuhi syarat atau TMS, dan ubah atau perbaikan data," ujar Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kota Singkawang, Umar Faruq, di Kantor KPU Kota Singkawang, Jumat 8 Januari 2021.
Adapun jumlah pemutakhiran potensi pemilih baru sebanyak 5.386 pemilih,sedangkan yang tidak memenuhi syarat atau TMS ada 1.307 pemilih serta ubah atau perbaikan data sebanyak 663 pemilih.
Baca Juga: Wali Kota Pontianak Siap Divaksin Covid-19, Asalkan?
"Kategori potensi pemilih baru ini, dikarenakan adanya warga yang berumur 17 tahun atau lebih setelah Pemilu Serentak 2019. Bisa juga karena pindah domisili masuk, atau pensiunan TNI/Polri. Untuk TMS, ini karena pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) terverifikasi meninggal dunia, pindah domisili keluar, atau beralih pekerjaan dari sipil ke TNI/Polri. Sementara ubah atau perbaikan data. Ini berbagai macam keterangan. Bisa karena pisah KK, status marital, ubah nama, ubah tanggal, tahun, atau tempat lahir, dan sebagainya," terang Umar.
Dengan dibentuknya posko layanan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, KPU Kota Singkawang menerima pelaporan tanggapan dan masukan masyarakat sebagai bahan data pemutakhiran daftar pemilih.
"Di samping posko, kami juga melakukan jemput bola terhadap laporan masyarakat hingga ke wilayah pinggiran, sekaligus melakukan sosialisasi terkait kegiatan ini. Dan dengan kondisi pandemi Covid-19, KPU Kota Singkawang juga mengaktifkan pelaporan secara online agar kegiatan pemutakhiran berjalan maksimal," ungkap Umar.
Baca Juga: KPU Singkawang Tetapkan 164.832 Pemilih Hasil Pemutakhiran Berkelanjutan di Desember 2020
Menurut Umar, KPU Kota Singkawang dalam beberapa pertemuan berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil.
“Kami sangat terbantukan, kaitannya dengan memverifikasi informasi kependudukan. Demikian pula dengan Bawaslu yang turut dalam memberikan masukan," terang Umar.
Umar menuturkan, untuk pemutakhiran DPB menggunakan DPT hasil Pemilu Serentak 2019 sebagai dasar data pemutakhiran.
Kegiatan pemutakhiran DPB tahun 2020 ini adalah amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Di mana, KPU berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan.
Baca Juga: KPU Singkawang: Ada Tambahan 1.109 Potensi Pemilih Baru pada Periode Oktober
"Untuk tingkat kabupaten/kota, berdasarkan pasal 20 huruf (l) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Umar.
"Tujuan kegiatan pemutakhiran DPB untuk memperbaharui data pemilih guna mempermudah proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilu atau pemilihan selanjutnya," tutup Umar.***
